AJI Indonesia Desak Prabowo Subianto Meminta Maaf Terkait Sebutan Londo Ireng Kepada Wartawan

JAKARTA – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia melayangkan protes keras dan mendesak Prabowo Subianto untuk segera menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Tuntutan ini muncul setelah Prabowo melontarkan julukan “Londo Ireng” kepada jurnalis dalam sebuah pidato politik. AJI menilai pernyataan tersebut tidak hanya mencederai profesi wartawan, tetapi juga mengancam keselamatan pekerja media yang sedang menjalankan tugas jurnalistik di lapangan.

Ketua Umum AJI menegaskan bahwa pelabelan semacam itu mencerminkan sikap anti-kritik yang berbahaya bagi iklim demokrasi. Sebutan tersebut mengandung konotasi negatif yang sangat kental, merujuk pada pengkhianat bangsa yang lebih membela kepentingan penjajah. Penggunaan istilah ini di ruang publik berpotensi memicu sentimen kebencian di masyarakat terhadap jurnalis yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan.

Stigmatisasi dan Dampak Buruk Terhadap Kebebasan Pers

Stigmatisasi terhadap jurnalis seringkali menjadi awal mula terjadinya kekerasan fisik maupun digital. Ketika seorang tokoh publik memberikan label negatif kepada pers, hal tersebut seolah memberikan legitimasi bagi pendukungnya untuk melakukan tindakan intimidasi. AJI mencatat bahwa pola komunikasi yang menyerang kredibilitas jurnalis secara personal dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap informasi yang akurat dan terverifikasi.

• Pelabelan negatif menciptakan lingkungan kerja yang tidak aman bagi jurnalis di lapangan.
• Istilah “Londo Ireng” merusak citra pers sebagai pilar keempat demokrasi yang berfungsi mengawasi kekuasaan.
• Sentimen ini memicu polarisasi massa yang menganggap kritik media sebagai bentuk pengkhianatan nasional.
• Tokoh politik seharusnya memberikan contoh komunikasi yang santun dan menghormati kemerdekaan pers.

Pihak AJI juga menyoroti bahwa fungsi pers adalah menyuarakan kepentingan publik dan melakukan kontrol sosial. Jika pejabat atau tokoh politik merasa keberatan dengan pemberitaan, mereka seharusnya menempuh jalur yang telah diatur oleh Undang-Undang Pers, seperti mengajukan hak jawab atau mengadu ke Dewan Pers, bukan dengan melontarkan ejekan atau hinaan yang merendahkan martabat profesi.

Analisis Sejarah Istilah Londo Ireng dalam Konteks Modern

Secara historis, istilah “Londo Ireng” memiliki akar yang sangat peyoratif dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Istilah ini merujuk pada pribumi yang bekerja untuk pemerintah kolonial Belanda dan bertindak lebih kejam daripada orang Belanda asli. Menggunakan narasi sejarah ini untuk menyerang jurnalis masa kini adalah tindakan yang sangat tidak relevan dan manipulatif secara politik.

Dalam konteks modern, jurnalisme sering kali menghadapi tantangan serupa di berbagai belahan dunia, di mana penguasa berusaha membungkam kritik dengan narasi nasionalisme semu. Fenomena ini mengingatkan kita pada berbagai tantangan kebebasan pers yang sebelumnya sering terjadi di Indonesia, di mana jurnalis kerap menjadi sasaran empuk saat membongkar ketidakadilan atau kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Anda dapat memantau perkembangan situasi ini melalui laman resmi AJI Indonesia.

Pentingnya Etika Komunikasi Pejabat Publik

Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pejabat publik mengenai pentingnya menjaga etika komunikasi. Sebagai pemimpin, setiap kata yang keluar memiliki pengaruh besar terhadap opini publik. Kritik media harus dipandang sebagai masukan untuk perbaikan kinerja pemerintah, bukan sebagai serangan personal yang perlu dibalas dengan kebencian. AJI mengingatkan bahwa tanpa pers yang bebas dan berani, kekuasaan akan cenderung absolut dan sulit terkendali.

Indonesia memerlukan pemimpin yang memahami esensi kebebasan berekspresi sesuai amanat konstitusi. Menghakimi jurnalis dengan sebutan penghianat hanya karena mereka menanyakan hal-hal kritis adalah kemunduran bagi demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, permintaan maaf dari Prabowo Subianto bukan hanya soal kesantunan, melainkan bentuk komitmen terhadap penegakan hak asasi manusia dan kebebasan informasi di tanah air.