BANDUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung mengambil langkah tegas dengan memperketat pengawasan terhadap dua proyek infrastruktur vital, yakni pembangunan Gedung RSUD Kota Bandung dan Gedung Inspektorat Daerah. Langkah preventif ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD terserap secara optimal tanpa meninggalkan celah bagi praktik maladministrasi maupun kegagalan konstruksi.
Para legislator di Jalan Sukabumi kini memberikan atensi khusus terhadap progres fisik dan manajerial kedua gedung tersebut. Fokus utama mereka mencakup pemetaan risiko yang komprehensif, mulai dari aspek hukum, teknis pelaksanaan, hingga potensi keterlambatan yang sering kali menghantui proyek pemerintah di akhir tahun anggaran. Pengetatan fungsi pengawasan ini juga merupakan respon terhadap tuntutan publik yang menginginkan fasilitas kesehatan dan pusat pengawasan internal daerah memiliki standar kualitas tinggi.
Pemetaan Risiko Strategis: Mitigasi Sebelum Krisis
Anggota dewan menekankan bahwa pembangunan gedung publik bukan sekadar mendirikan struktur beton, melainkan upaya menciptakan layanan masyarakat yang berkelanjutan. Oleh karena itu, DPRD mendorong perangkat daerah terkait untuk mengidentifikasi hambatan sejak dini agar tidak terjadi pembengkakan anggaran (cost overrun) yang merugikan keuangan daerah. Berikut adalah beberapa poin krusial yang menjadi fokus pengawasan intensif DPRD:
- Legalitas dan Kepatuhan Hukum: Memastikan seluruh dokumen kontrak, perizinan, dan proses tender berjalan sesuai dengan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- Kualitas Teknis Konstruksi: Mengaudit material dan metode pembangunan agar bangunan memiliki daya tahan jangka panjang, terutama untuk RSUD yang memerlukan standar spesifik medis.
- Manajemen Waktu: Memantau kurva S pembangunan guna menghindari keterlambatan yang berujung pada pemberian denda atau pemutusan kontrak sepihak.
- Transparansi Alokasi Dana: Verifikasi setiap termin pembayaran berdasarkan progres riil di lapangan untuk mencegah laporan fiktif.
Fokus pada Ketepatan Waktu dan Efisiensi Anggaran
Pembangunan RSUD Kota Bandung menjadi sorotan utama karena urgensinya dalam meningkatkan rasio tempat tidur rumah sakit bagi warga Bandung. Jika proyek ini meleset dari target, maka pelayanan kesehatan primer akan terdampak secara langsung. Di sisi lain, Gedung Inspektorat Daerah diharapkan menjadi simbol integritas, sehingga proses pembangunannya pun harus bersih dari praktik gratifikasi atau sub-kontraktor yang tidak kompeten.
Dalam analisis mendalam, DPRD menyarankan agar tim pengawas internal bekerja lebih proaktif dan tidak hanya menunggu laporan dari kontraktor. Berdasarkan pedoman dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kelemahan dalam pengawasan lapangan sering kali menjadi pintu masuk bagi temuan kerugian negara. Maka dari itu, kolaborasi antara komisi terkait di DPRD dengan dinas teknis harus diperkuat demi menjaga marwah pembangunan di Kota Bandung.
Langkah ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari evaluasi proyek tahun-tahun sebelumnya yang sempat mengalami kendala serupa. Dengan menghubungkan kebijakan pengawasan yang baru ini dengan komitmen anggaran tahun 2024, pemerintah daerah berupaya menghapus stigma ‘proyek mangkrak’ di lingkungan Kota Kembang. Keberhasilan pembangunan ini nantinya akan menjadi tolok ukur keseriusan pemerintah dalam mengelola aset daerah secara profesional dan akuntabel.
Pentingnya Transparansi Proyek Strategis Daerah
Sebagai bagian dari edukasi publik dan analisis evergreen, keterlibatan masyarakat dalam memantau proyek strategis sangatlah diperlukan. Transparansi melalui papan informasi proyek dan akses data digital dapat membantu menekan potensi penyimpangan. DPRD Kota Bandung berjanji akan terus melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara berkala ke lokasi proyek RSUD dan Inspektorat guna melihat kecocokan antara data di atas kertas dengan realita di lapangan.
Keputusan memperketat pengawasan ini mengirimkan sinyal kuat kepada para penyedia jasa atau kontraktor agar bekerja secara profesional. Jika ditemukan ketidaksesuaian, dewan tidak akan segan merekomendasikan sanksi tegas hingga pem-blacklist-an perusahaan dari daftar rekanan daerah. Dengan demikian, kualitas infrastruktur Kota Bandung dapat terus meningkat seiring dengan tata kelola pemerintahan yang semakin bersih dan transparan.
