JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh kepala daerah di Indonesia agar tidak melakukan praktik penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Ia menekankan bahwa setiap rupiah yang bersumber dari uang rakyat harus kembali kepada rakyat melalui pelayanan publik yang berkualitas dan tepat sasaran. Pernyataan ini muncul di tengah sorotan tajam terhadap efektivitas belanja daerah yang seringkali terjebak dalam pusaran inefisiensi dan birokrasi yang rumit.
Misbakhun menggarisbawahi bahwa kepala daerah memegang mandat besar untuk menggerakkan roda ekonomi di wilayahnya masing-masing. Namun, mandat tersebut menuntut tanggung jawab moral dan hukum yang tinggi. Tanpa adanya integritas, anggaran daerah berisiko tinggi mengalami kebocoran yang sistematis. Oleh karena itu, ia meminta para gubernur, bupati, hingga wali kota untuk memprioritaskan program yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat daripada terjebak dalam belanja operasional yang tidak produktif.
Urgensi Penguatan Integritas Fiskal di Daerah
Dalam analisisnya, Misbakhun melihat bahwa transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi utama kepercayaan publik. Ketika kepala daerah mulai ‘bermain’ dengan alokasi anggaran, maka kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur akan langsung merosot. Kondisi ini menuntut komitmen penuh dari para pemangku kepentingan untuk menjaga marwah pengelolaan keuangan negara.
- Kepala daerah wajib menyusun skala prioritas belanja yang berbasis pada kebutuhan masyarakat bawah.
- Transparansi proses lelang dan pengadaan barang jasa harus diperketat untuk mencegah praktik korupsi.
- Digitalisasi sistem keuangan daerah menjadi keharusan demi meminimalisir intervensi manusia yang berlebihan.
- Sinkronisasi antara program pusat dan daerah perlu diperkuat agar pembangunan berjalan beriringan.
Peran Krusial Audit BPK sebagai Instrumen Kontrol
Selain menyinggung moralitas kepemimpinan, Misbakhun juga memberikan catatan khusus mengenai peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia mengingatkan bahwa hasil audit BPK merupakan potret nyata dari kinerja keuangan daerah. Kepala daerah tidak boleh menganggap remeh temuan audit dan harus segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh lembaga pemeriksa tersebut. Kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan adalah harga mati bagi setiap instansi di daerah.
Misbakhun menjelaskan bahwa Komisi XI akan terus memantau sejauh mana daerah mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara substansial, bukan sekadar administratif. Ia berharap audit BPK menjadi cambuk bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem tata kelola keuangan yang lebih akuntabel. Melalui sinergi yang kuat antara legislatif dan lembaga audit, pengawasan terhadap penggunaan uang negara akan semakin ketat.
Langkah tegas ini selaras dengan upaya pemerintah dalam memperkuat akuntabilitas keuangan negara di seluruh tingkatan. Pengelolaan anggaran yang bersih akan menciptakan iklim investasi yang sehat di daerah serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Misbakhun meyakini bahwa dengan kedisiplinan fiskal yang tinggi, target pembangunan jangka menengah dan panjang dapat tercapai tepat waktu.
Sebagai penutup, ia mengajak masyarakat untuk turut aktif melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran di lingkungan masing-masing. Partisipasi publik adalah kontrol sosial yang paling efektif dalam mendampingi pengawasan formal dari DPR dan BPK. Dengan pengawasan yang berlapis, celah bagi oknum kepala daerah untuk menyalahgunakan wewenang akan semakin tertutup rapat.
