PROBOLINGGO – Kasus hukum yang menimpa seorang guru honorer di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, membuka kotak pandora mengenai standar ganda penegakan hukum di Indonesia. Kejaksaan Negeri setempat sempat menahan guru tersebut karena dugaan tindak pidana korupsi akibat menerima honor ganda dari APBD dan APBN. Meskipun penyidik akhirnya membebaskan sang guru setelah ia mengembalikan uang yang mereka sebut sebagai kerugian negara, peristiwa ini memicu perdebatan publik yang sengit mengenai esensi keadilan.
Pihak kejaksaan menilai bahwa tindakan merangkap jabatan dan menerima gaji ganda merupakan pelanggaran serius yang merugikan keuangan negara. Namun, masyarakat luas melihat fenomena ini sebagai bentuk kriminalisasi terhadap tenaga pendidik berpenghasilan rendah. Sebaliknya, publik mempertanyakan mengapa standar hukum yang sama tidak berlaku bagi pejabat tinggi, menteri, atau petinggi TNI dan Polri yang secara terang-terangan menduduki lebih dari satu posisi strategis.
Kronologi Penahanan dan Pengembalian Kerugian Negara
Guru honorer tersebut menjalani proses hukum setelah pihak berwenang mendeteksi adanya aliran dana ganda dari skema penggajian yang berbeda. Aparat penegak hukum bersikap sangat reaktif dengan melakukan penahanan demi mengejar pengembalian kerugian negara. Berikut adalah poin-poin utama dalam kasus ini:
- Penyidik menemukan indikasi penyalahgunaan anggaran melalui posisi rangkap jabatan di instansi pendidikan.
- Tersangka sempat mendekam di sel tahanan sebelum ada desakan publik dan upaya restoratif.
- Kasus berakhir melalui mekanisme penghentian penuntutan setelah seluruh dana yang dianggap ilegal kembali ke kas negara.
- Masyarakat mengkritik langkah aparat yang mengabaikan aspek sosiologis dan latar belakang ekonomi sang guru.
Analisis Kritis: Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas
Persoalan ini memunculkan pertanyaan moral yang mendalam tentang integritas hukum kita. Jika seorang guru honorer dengan gaji pas-pasan harus menghadapi jeruji besi karena rangkap jabatan, mengapa sistem hukum tampak permisif terhadap pejabat negara yang menjabat sebagai komisaris di berbagai BUMN? Fenomena rangkap jabatan di level elite justru sering dianggap sebagai hal lumrah, padahal potensi kerugian negara dari gaji dan fasilitas mewah yang mereka terima jauh lebih besar daripada sekadar honor guru.
Menteri, anggota polisi, dan tentara aktif yang menduduki jabatan sipil sering kali berlindung di balik regulasi yang multitafsir. Padahal, larangan rangkap jabatan secara etis bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan dan menjamin profesionalisme kerja. Perbedaan perlakuan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum sering kali lebih mementingkan aspek administratif daripada rasa keadilan yang substansial.
Pelajaran dari Kasus Probolinggo dan Solusi Kedepan
Kasus ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi sistem penggajian dan manajemen tenaga honorer secara nasional. Alih-alih melakukan pendekatan pidana, pemerintah seharusnya lebih fokus pada perbaikan sistem administratif agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran sejak awal.
Beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain:
- Integrasi data penggajian nasional untuk mencegah munculnya double budgeting secara sistematis.
- Harmonisasi aturan rangkap jabatan yang berlaku adil bagi seluruh aparatur sipil, mulai dari guru honorer hingga menteri.
- Penerapan sanksi administratif yang tegas sebelum menempuh jalur pidana bagi pelanggaran ringan di sektor pelayanan publik.
Pemerintah perlu menyadari bahwa ketimpangan perlakuan hukum hanya akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan. Kasus guru honorer di Probolinggo ini merupakan pengingat keras bahwa hukum harus berdiri tegak untuk semua golongan, tanpa memandang status sosial atau jabatan politik.
