JAKARTA – Dinamika politik di parlemen terkait program unggulan Presiden Terpilih Prabowo Subianto mulai menunjukkan titik terang. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Golkar, Yahya Zaini, menegaskan bahwa tidak ada satu pun fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang menolak alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kesepakatan ini tercapai dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) hingga pengambilan keputusan di tingkat Rapat Paripurna terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.
Pernyataan ini muncul sebagai upaya mengklarifikasi isu yang berkembang mengenai adanya resistensi dari partai oposisi terhadap program tersebut. Yahya Zaini menjelaskan bahwa seluruh proses legislasi telah berjalan sesuai prosedur demokrasi, di mana setiap fraksi memberikan pandangan akhir mereka. Faktanya, dalam dokumen resmi negara yang telah disahkan, anggaran sebesar Rp71 triliun untuk tahap awal program MBG sudah mendapatkan ‘lampu hijau’ secara kolektif kolegial.
Konsensus Politik Menuju Implementasi APBN 2025
Kehadiran program Makan Bergizi Gratis menjadi pilar utama dalam strategi pembangunan sumber daya manusia di pemerintahan mendatang. Yahya Zaini memaparkan bahwa persetujuan dari PDIP dan fraksi lainnya mencerminkan adanya kesamaan visi dalam menangani isu stunting dan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia. Meskipun terdapat kritik teknis selama proses diskusi, namun pada akhirnya kepentingan nasional menjadi prioritas utama bagi seluruh legislator.
- Anggaran Rp71 triliun telah masuk dalam skema belanja pusat di APBN 2025.
- Program ini menyasar anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui.
- Pelaksanaan akan dilakukan secara bertahap untuk menjaga stabilitas fiskal.
- Badan Gizi Nasional akan menjadi eksekutor utama yang mengoordinasikan distribusi bantuan.
Selain aspek pemenuhan gizi, Yahya juga menyoroti potensi multiplier effect dari program ini terhadap ekonomi lokal. Pemerintah berencana melibatkan pelaku UMKM dan koperasi di setiap daerah untuk menyediakan bahan baku makanan. Dengan demikian, aliran dana APBN tidak hanya berhenti pada konsumsi, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi di tingkat desa dan kecamatan.
Analisis Kritis Mengapa Oposisi Memberikan Persetujuan
Secara politik, langkah PDIP dan fraksi lainnya yang tidak menolak anggaran ini bisa dianalisis sebagai strategi ‘main aman’ terhadap program yang memiliki sentimen publik positif. Menolak program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat kecil tentu memiliki risiko elektoral yang besar. Oleh karena itu, kritik yang muncul biasanya lebih berfokus pada mekanisme pengawasan dan efisiensi anggaran, bukan pada pembatalan program secara total.
Pemerintah saat ini terus mematangkan simulasi di berbagai daerah guna memastikan rantai pasok makanan tetap terjaga. Anda dapat memantau rincian lebih lanjut mengenai postur anggaran negara di Antara News terkait pengesahan UU APBN 2025. Transparansi dalam pengelolaan dana Rp71 triliun ini akan menjadi ujian pertama bagi Badan Gizi Nasional dalam membuktikan kredibilitasnya di mata publik dan parlemen.
Sebagai catatan tambahan, kesepakatan ini juga sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai potensi hambatan legislatif yang mungkin dihadapi pemerintahan Prabowo-Gibran di awal masa jabatan. Dengan dukungan penuh dari parlemen dalam hal penganggaran, fokus selanjutnya adalah bagaimana memastikan program ini tepat sasaran dan bebas dari praktik korupsi di lapangan.
