BOGOR – Langkah strategis dalam memperkuat struktur pemerintahan daerah harus dibarengi dengan komitmen moral yang tinggi dari setiap aparatur. Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menyampaikan pesan mendalam bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Ia menegaskan bahwa pelantikan pejabat bukan sekadar seremonial rotasi jabatan, melainkan momentum krusial untuk mengembalikan marwah birokrasi yang bersih dan melayani.
Sastra Winara menyoroti bahwa integritas merupakan pondasi utama yang tidak dapat ditawar. Menurutnya, tanpa integritas yang kuat, segala bentuk profesionalisme dan kepintaran seorang pejabat akan sia-sia. Ia menuntut agar setiap individu yang baru saja mengemban amanah baru mampu menunjukkan performa kerja yang transparan dan akuntabel guna menjawab ekspektasi masyarakat Bogor yang semakin tinggi terhadap kualitas layanan publik.
Fokus pada Pelayanan Publik dan Profesionalisme
Peningkatan kinerja birokrasi menjadi poin sentral dalam arahan tersebut. Sastra menginginkan adanya perubahan paradigma dari birokrasi yang kaku menjadi birokrasi yang dinamis dan solutif. Setiap ASN wajib memahami bahwa fungsi utama mereka adalah sebagai pelayan masyarakat, bukan pihak yang minta dilayani. Hal ini selaras dengan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
- Mengedepankan transparansi dalam setiap pengambilan keputusan strategis.
- Meningkatkan kompetensi teknis sesuai dengan bidang jabatan masing-masing.
- Menghindari segala bentuk praktik gratifikasi dan korupsi yang merugikan daerah.
- Membangun komunikasi lintas sektoral yang lebih harmonis untuk mempercepat program kerja.
Ketua DPRD ini juga menambahkan bahwa profesionalisme ASN akan berdampak langsung pada percepatan pembangunan di Kabupaten Bogor. Dengan wilayah yang luas dan populasi yang besar, tantangan yang dihadapi birokrat di Bogor jauh lebih kompleks dibandingkan daerah lain. Oleh karena itu, sinergi antara legislatif dan eksekutif harus terus terjaga melalui kinerja ASN yang solid.
Tantangan Integritas ASN di Era Transformasi Digital
Analisis kritis menunjukkan bahwa tantangan integritas saat ini tidak hanya datang dari faktor internal, tetapi juga tekanan eksternal di era digital. ASN dituntut untuk adaptif terhadap teknologi sembari tetap menjaga kode etik profesi. Sastra Winara mengingatkan bahwa pengawasan publik kini jauh lebih ketat melalui media sosial. Satu kesalahan kecil yang mencederai integritas dapat merusak reputasi institusi secara keseluruhan.
Pemerintah Kabupaten Bogor sendiri telah lama mencanangkan sistem meritokrasi untuk memastikan penempatan pejabat didasarkan pada keahlian. Langkah ini harus terus didukung oleh pengawasan yang ketat dari berbagai pihak. Untuk mendalami lebih lanjut mengenai standar kompetensi jabatan, publik dapat merujuk pada regulasi resmi di Kementerian PANRB guna memahami bagaimana standar integritas nasional diterapkan secara lokal.
Menjaga Konsistensi Kinerja Pasca Pelantikan
Sastra Winara menutup arahannya dengan mengingatkan agar semangat kerja ini tidak hanya membara di awal masa jabatan. Seringkali, ritme kerja menurun setelah beberapa bulan pelantikan berlalu. Konsistensi menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan program pembangunan daerah. Ia berjanji bahwa DPRD akan terus melakukan fungsi pengawasan secara ketat terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh para pejabat yang baru dilantik tersebut.
Upaya penguatan birokrasi ini merupakan kelanjutan dari program reformasi birokrasi yang sebelumnya telah ditekankan dalam berbagai sidang paripurna. Dengan menjaga integritas, ASN Kabupaten Bogor diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi dan kesejahteraan rakyat, bukan justru menjadi penghambat kemajuan daerah.
