JAKARTA – Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap musim kemarau bukan lagi sekadar fenomena alam biasa. Fenomena ini merupakan manifestasi dari kegagalan sistematis dalam tata kelola lingkungan hidup di Indonesia. Ketika asap tebal mulai mengancam kesehatan publik dan melumpuhkan ekonomi daerah, pertanyaan krusial muncul ke permukaan: sejauh mana rakyat dapat menyeret pemerintah ke meja hijau atas kelalaian mereka?
Secara yuridis, masyarakat memiliki posisi tawar yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban negara. Instrumen hukum di Indonesia menyediakan celah bagi warga negara yang merasa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah tercederai. Mengingat karhutla merupakan peristiwa yang terprediksi, kegagalan pemerintah dalam melakukan mitigasi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau Onrechtmatige Overheidsdaad.
Dasar Hukum Gugatan Citizen Lawsuit dalam Kasus Karhutla
Masyarakat dapat menempuh jalur Citizen Lawsuit (CLS) atau gugatan warga negara untuk menuntut kebijakan yang lebih pro-lingkungan. Berbeda dengan gugatan biasa, CLS tidak mengharuskan penggugat membuktikan kerugian materiil secara personal, melainkan fokus pada kepentingan umum yang terabaikan akibat kelalaian pemerintah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009: Regulasi ini menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang sehat sebagai hak asasi manusia.
- Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata): Pemerintah dianggap melanggar hukum jika membiarkan terjadinya kerusakan lingkungan yang seharusnya bisa dicegah.
- Kewajiban Konstitusional: Negara wajib melindungi segenap bangsa, termasuk memberikan jaminan keamanan dari ancaman bencana ekologis.
Langkah ini sebelumnya pernah berhasil dalam kasus karhutla di Kalimantan Tengah, di mana Mahkamah Agung menguatkan putusan yang menyatakan Presiden dan sejumlah menteri bersalah atas kebakaran hutan tahun 2015. Putusan tersebut menjadi yurisprudensi penting bahwa pemerintah tidak bisa lagi berlindung di balik alasan faktor alam seperti El Nino.
Yurisprudensi Kemenangan Rakyat Melawan Negara
Sejarah mencatat bahwa pengadilan telah beberapa kali memenangkan warga negara dalam perkara lingkungan. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuasaan eksekutif tetap memiliki batasan hukum yang jelas dalam pengelolaan sumber daya alam. Para aktivis lingkungan sering kali mengaitkan pola ini dengan advokasi lingkungan berkelanjutan yang menuntut perubahan regulasi, bukan sekadar kompensasi uang.
Pemerintah sering kali hanya fokus pada pemadaman api (reaktif) daripada pencegahan (proaktif). Padahal, evaluasi perizinan lahan gambut dan penegakan hukum bagi korporasi yang membakar lahan adalah kunci utama. Jika langkah-langkah ini tidak berjalan, maka instrumen hukum menjadi satu-satunya jalan bagi rakyat untuk memaksa negara bekerja sesuai mandatnya.
Tantangan Pembuktian dan Konsistensi Penegakan Hukum
Meskipun peluang gugatan terbuka lebar, tantangan terbesar terletak pada eksekusi putusan. Seringkali, meskipun pengadilan telah memenangkan rakyat, pemerintah cenderung lamban dalam mengimplementasikan perintah pengadilan, seperti penerbitan peraturan pelaksana atau pemulihan lahan gambut secara total. Hal ini menciptakan preseden buruk bagi kepastian hukum lingkungan di Indonesia.
Analisis kritis menunjukkan bahwa gugatan karhutla harus dibarengi dengan tekanan publik yang masif agar putusan hakim memiliki taji. Tanpa pengawasan ketat, kemenangan di atas kertas hanya akan menjadi arsip tanpa dampak nyata bagi kualitas udara di masa depan. Rakyat harus terus menagih janji negara untuk mewujudkan langit biru bebas asap sebagai hak konstitusional yang tidak dapat ditawar.
Kasus ini mengingatkan kita pada pentingnya sinergi antara kesadaran hukum masyarakat dan keberanian hakim dalam memutus perkara lingkungan. Belajar dari kasus karhutla, langkah hukum ini menjadi pengingat keras bagi pemerintah bahwa setiap kebijakan yang merugikan ekologi akan selalu memiliki konsekuensi hukum yang serius.
