WASHINGTON – Grup musik rock legendaris asal Inggris, Radiohead, melayangkan tuntutan keras kepada otoritas Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE) untuk segera menghapus lagu mereka dari sebuah video media sosial. Band yang digawangi oleh Thom Yorke ini mengecam keras tindakan pemerintahan Donald Trump yang menggunakan lagu ‘Let Down’ sebagai latar belakang konten propaganda. Video tersebut menampilkan narasi mengenai korban kejahatan kekerasan yang menurut klaim pejabat federal dilakukan oleh imigran ilegal.
Radiohead menyatakan bahwa mereka tidak pernah memberikan izin atau lisensi apa pun bagi institusi pemerintah Amerika Serikat untuk menyertakan karya mereka dalam materi kampanye politik tersebut. Melalui pernyataan resminya, pihak band menegaskan bahwa asosiasi antara musik mereka dengan agenda imigrasi yang represif merupakan sebuah penghinaan terhadap integritas artistik mereka. Mereka memandang penggunaan lagu tersebut sebagai upaya memanipulasi emosi publik demi kepentingan politik tertentu.
Duduk Perkara Perselisihan Radiohead dan ICE
Konflik ini bermula ketika akun media sosial resmi ICE mengunggah materi yang memicu perdebatan publik mengenai kebijakan imigrasi di perbatasan Amerika Serikat. Radiohead menganggap penggunaan karya seni mereka dalam konteks tersebut sangat tidak pantas dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mereka suarakan selama ini. Tim hukum band segera bergerak untuk memastikan bahwa kekayaan intelektual mereka tidak disalahgunakan untuk kepentingan narasi yang memecah belah masyarakat.
- Radiohead secara resmi menyatakan tidak pernah memberikan izin lisensi kepada ICE atau pemerintah federal Amerika Serikat.
- Lagu ‘Let Down’ dari album ikonik OK Computer memiliki makna mendalam tentang alienasi yang menurut band telah diselewengkan oleh ICE.
- Manajemen band menegaskan akan menempuh jalur hukum lebih lanjut jika konten tersebut tidak segera diturunkan dari seluruh platform digital resmi pemerintah.
Implikasi Penggunaan Musik Tanpa Izin dalam Konten Politik
Insiden ini menambah daftar panjang perselisihan antara seniman dunia dengan tokoh politik yang sering kali menggunakan musik populer tanpa persetujuan eksplisit. Meskipun secara teknis kampanye politik terkadang memiliki lisensi selimut (blanket license) dari lembaga pengelola hak cipta, namun penggunaan dalam format video video pendek di media sosial memerlukan lisensi sinkronisasi yang berbeda. Radiohead menekankan bahwa masalah ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut integritas moral seorang pencipta karya.
Analisis: Tren Musisi Melawan Eksploitasi Politik
Fenomena penolakan musisi terhadap penggunaan karya mereka oleh entitas politik mencerminkan kesadaran yang semakin tinggi terhadap hak moral pencipta. Rolling Stone melaporkan bahwa banyak musisi merasa reputasi mereka terancam jika publik mengasosiasikan karya mereka dengan kebijakan pemerintah yang kontroversial. Sebelumnya, industri musik juga sempat dikejutkan dengan bagaimana musisi global mulai memperketat kontrol lisensi karya mereka di tengah arus media sosial yang sangat dinamis.
- Ketidaksesuaian ideologi antara pencipta lagu dan pengguna menjadi pemicu utama munculnya tuntutan hukum di Amerika Serikat.
- Platform media sosial kini menerapkan kebijakan yang lebih ketat terkait laporan pelanggaran hak cipta dari pemegang hak asli (Copyright Strike).
- Artis cenderung melindungi basis penggemar mereka agar tidak terpapar pada asosiasi politik yang tidak diinginkan secara sepihak.
Langkah tegas Radiohead ini mengirimkan pesan kuat kepada institusi pemerintah bahwa kreativitas tidak bisa dipolitisasi tanpa konsekuensi hukum yang nyata. Dengan menuntut penghapusan video tersebut, mereka menegaskan bahwa musik adalah bentuk ekspresi bebas yang tidak seharusnya menjadi alat justifikasi bagi agenda politik mana pun. Hingga saat ini, publik masih menunggu respons resmi dari pihak ICE terkait tuntutan penghapusan konten sensitif tersebut.
