JAKARTA – Pergantian kepemimpinan di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menuntut konsistensi dalam pelaksanaan reformasi institusi. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menaruh harapan besar agar Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, sebagai Kapolri yang baru, mampu menjaga momentum transformasi yang telah berjalan. Kompolnas menilai bahwa estafet kepemimpinan ini harus menjadi jembatan untuk memperkuat fondasi yang telah diletakkan oleh Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, terutama dalam aspek teknologi dan perlindungan kelompok rentan.
Ketua harian Kompolnas menekankan bahwa keberlanjutan program bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kepercayaan publik. Institusi Polri saat ini menghadapi tantangan global yang memerlukan respons cepat dan akurat. Oleh karena itu, penguatan sistem digital menjadi kunci utama agar Polri tidak tertinggal dalam menghadapi kejahatan siber maupun pelayanan administrasi publik yang transparan.
Akselerasi Digitalisasi untuk Transparansi Pelayanan
Digitalisasi kepolisian merupakan warisan krusial dari era sebelumnya yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Kompolnas berpendapat bahwa integrasi data di seluruh Satuan Kerja (Satker) akan meminimalisir celah penyimpangan oknum di lapangan. Dengan sistem yang terautomasi, masyarakat dapat merasakan layanan yang lebih efisien tanpa sekat birokrasi yang berbelit.
- Optimalisasi aplikasi layanan publik agar lebih responsif terhadap laporan warga.
- Penguatan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
- Peningkatan keamanan siber internal untuk melindungi data intelijen dan data pribadi masyarakat.
- Penerapan sistem manajemen penyidikan digital guna menjamin kepastian hukum bagi pencari keadilan.
Selain efisiensi, teknologi juga berperan sebagai alat pengawasan internal yang efektif. Jenderal Suyudi Ario Seto memikul tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap personel Polri adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Hal ini selaras dengan upaya membangun citra Polri yang modern dan profesional di mata dunia internasional.
Urgensi Penguatan Unit PPA Menjadi Direktorat
Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan Kompolnas adalah peningkatan status Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Kompolnas mendorong agar Kapolri baru segera merampungkan pembentukan Direktorat PPA di tingkat Mabes Polri hingga Polda jajaran. Langkah ini sangat vital mengingat angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih memerlukan penanganan spesifik dan sensitif.
Transformasi unit menjadi direktorat akan memberikan kewenangan yang lebih luas, anggaran yang lebih memadai, serta penambahan personel yang memiliki keahlian khusus. Dalam analisisnya, Kompolnas melihat bahwa penanganan kasus PPA tidak bisa disamakan dengan tindak pidana umum karena melibatkan trauma psikologis yang mendalam bagi korban. Oleh sebab itu, kebijakan ini harus menjadi prioritas dalam 100 hari kerja pertama Kapolri baru.
Membangun Kepercayaan Publik Lewat Reformasi Kultural
Meskipun aspek struktural dan digital sangat penting, Kompolnas juga mengingatkan Jenderal Suyudi Ario Seto tentang pentingnya reformasi kultural. Pembenahan perilaku anggota di lapangan tetap menjadi pekerjaan rumah yang berat. Kapolri baru harus berani mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran etika yang merusak marwah institusi. Hubungan harmonis antara Polri dan lembaga pengawas eksternal seperti Kompolnas harus terus diperkuat guna menciptakan mekanisme checks and balances yang sehat.
Sebagai catatan tambahan, publik tentu membandingkan kepemimpinan baru ini dengan capaian pada artikel sebelumnya mengenai keberhasilan program Presisi. Jika Jenderal Listyo Sigit berhasil meletakkan dasar digitalisasi, maka Jenderal Suyudi Ario Seto harus mampu mewujudkan ekosistem digital tersebut secara menyeluruh hingga ke tingkat Polsek. Keberhasilan Kapolri baru dalam melanjutkan agenda ini akan menjadi tolok ukur utama bagi kesuksesan reformasi Polri di masa depan.
