YOGYAKARTA – Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (SEMA UGM) mengambil langkah diplomasi berani dengan melayangkan surat terbuka kepada Sekretaris Jenderal ASEAN. Langkah ini merespons eskalasi krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali menyelimuti sebagian wilayah Indonesia. Para mahasiswa menilai pemerintah pusat lamban dalam menangani bencana tahunan ini, sehingga memerlukan intervensi dan bantuan teknis dari level regional Asia Tenggara.
Dalam surat tersebut, SEMA UGM menekankan bahwa polusi asap lintas batas bukan lagi sekadar isu domestik, melainkan ancaman nyata bagi kesehatan dan ekonomi di kawasan ASEAN. Mereka menyoroti urgensi implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang seharusnya menjadi instrumen hukum kuat dalam mitigasi bencana. Mahasiswa memandang bahwa tanpa tekanan internasional, penanganan di tingkat akar rumput akan terus menemui jalan buntu akibat keterbatasan sumber daya dan koordinasi.
Urgensi Intervensi Regional dan Kegagalan Mitigasi Domestik
Langkah SEMA UGM menyurati Sekjen ASEAN mencerminkan ketidakpercayaan publik, khususnya kaum akademisi, terhadap efektivitas kebijakan lingkungan nasional saat ini. Analisis mahasiswa menunjukkan bahwa mekanisme pencegahan karhutla seringkali kalah cepat dibandingkan dengan kecepatan penyebaran titik api di lahan gambut yang kering. Oleh karena itu, bantuan regional dalam bentuk teknologi pemantauan satelit dan armada pemadaman udara menjadi kebutuhan mendesak.
Beberapa poin kritis yang menjadi sorotan dalam diplomasi mahasiswa ini antara lain:
- Tuntutan transparansi data titik api (hotspot) yang dapat diakses oleh seluruh anggota ASEAN guna percepatan respon.
- Desakan agar pemerintah Indonesia segera menetapkan status Bencana Nasional guna mempermudah masuknya bantuan internasional.
- Permohonan audit lingkungan terhadap perusahaan-perusahaan pemegang konsesi yang lahannya terbukti terbakar berulang kali.
- Peningkatan kapasitas penegakan hukum lintas negara bagi korporasi penyebab polusi asap transnasional.
Mahasiswa berpendapat bahwa ASEAN memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi warga negaranya dari dampak buruk polusi udara. Artikel ini juga berkaitan dengan kebijakan lingkungan regional yang menuntut komitmen zero-haze di masa depan. Upaya ini sejalan dengan gerakan mahasiswa sebelumnya yang konsisten mengawal isu keadilan iklim dan hak atas udara bersih bagi masyarakat di Sumatera dan Kalimantan.
Analisis Dampak Jangka Panjang Karhutla bagi Kawasan
Secara geopolitik, krisis karhutla yang tidak tertangani dengan baik berpotensi merenggangkan hubungan diplomatik antarnegara anggota ASEAN. Indonesia seringkali mendapat kritik tajam dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia saat kabut asap mulai melintasi batas negara. SEMA UGM memandang bahwa surat terbuka ini adalah bentuk peringatan dini agar eskalasi konflik diplomatik tidak semakin meruncing akibat kelalaian penanganan lingkungan.
Dari sisi ekonomi, kerugian akibat karhutla mencakup biaya kesehatan masyarakat yang melonjak serta terhentinya aktivitas transportasi udara. Jika ASEAN tidak segera turun tangan memberikan bantuan teknis dan pendanaan melalui ASEAN Haze Fund, maka pemulihan ekonomi pasca-pandemi di kawasan akan terhambat oleh bencana lingkungan yang sebenarnya bisa dicegah. Penulisan ini mempertegas bahwa krisis iklim memerlukan solusi kolaboratif, bukan sekadar klaim keberhasilan sepihak di atas kertas.
SEMA UGM menutup tuntutannya dengan mengajak seluruh elemen mahasiswa di Asia Tenggara untuk bersatu menekan pemerintah masing-masing agar lebih serius dalam menangani isu lingkungan. Mereka menegaskan bahwa kedaulatan negara tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan kejahatan ekologis terus berlangsung tanpa pengawasan regional yang ketat.
