MOSKOW – Presiden Rusia Vladimir Putin mengambil langkah diplomatik yang sangat berani sekaligus kontroversial dengan mengusulkan pembentukan forum negosiasi tingkat tinggi. Dalam rencana tersebut, Putin hanya ingin duduk bersama Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping guna membahas resolusi penghentian perang di Ukraina. Strategi ini secara eksplisit mengesampingkan kehadiran Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dari meja perundingan utama, sebuah manuver yang menandakan upaya Moskow untuk mengatur ulang tatanan keamanan Eropa melalui kesepakatan ‘kekuatan besar’ (Great Powers).
Langkah ini mencerminkan pandangan Kremlin bahwa konflik di Ukraina bukan sekadar urusan regional antara dua negara bertetangga, melainkan bagian dari pergeseran geopolitik global yang lebih luas. Dengan mengajak Trump dan Xi Jinping, Putin berusaha menarik pengaruh Washington dan Beijing untuk mencapai kesepakatan yang mungkin saja mengabaikan kedaulatan penuh Kyiv. Hal ini memicu kekhawatiran mendalam di kalangan sekutu NATO mengenai masa depan integritas teritorial Ukraina yang selama ini mereka pertahankan habis-habisan.
Ambisi Putin dalam Membentuk Aliansi Kepentingan Global
Putin melihat momentum kembalinya Donald Trump ke panggung politik Amerika Serikat sebagai peluang emas untuk mengubah narasi perang. Selama kampanye, Trump berulang kali mengklaim mampu mengakhiri perang Ukraina dalam waktu singkat. Putin mencoba memanfaatkan retorika tersebut dengan menawarkan format pertemuan tertutup yang hanya melibatkan pemimpin negara-negara dengan kekuatan nuklir dan ekonomi terbesar dunia. Di sisi lain, kehadiran Xi Jinping berfungsi sebagai penyeimbang sekaligus pemberi legitimasi internasional atas klaim Rusia terhadap stabilitas kawasan Eurasia.
- Mengabaikan kedaulatan Ukraina dalam negosiasi langsung.
- Memanfaatkan sentimen ‘America First’ yang diusung oleh Donald Trump.
- Memperkuat poros kerja sama strategis antara Moskow dan Beijing.
- Menekan Uni Eropa agar menerima hasil kesepakatan tiga negara besar.
Analisis Kritis: Mengapa Zelensky Dipinggirkan?
Keputusan Putin untuk tidak mengajak Zelensky bukan sekadar tindakan emosional, melainkan strategi delegitimasi yang matang. Moskow konsisten menyebut pemerintahan di Kyiv sebagai ‘boneka Barat’ yang tidak memiliki otoritas mandiri dalam pengambilan keputusan strategis. Dengan menolak berdialog dengan Zelensky, Putin berharap dunia internasional akan melihat Ukraina sebagai objek negosiasi, bukan subjek hukum internasional yang setara. Strategi ini mengingatkan kita pada Konferensi Yalta atau Potsdam, di mana nasib negara-negara kecil ditentukan oleh para pemimpin negara adidaya tanpa keterlibatan langsung pihak yang terdampak.
Sikap keras ini juga merespons ‘Formula Perdamaian’ milik Zelensky yang menuntut penarikan total pasukan Rusia dari seluruh wilayah Ukraina. Putin menyadari bahwa tuntutan tersebut tidak mungkin terpenuhi melalui jalur diplomatik bilateral. Oleh karena itu, ia mencari celah melalui Trump yang cenderung transaksional dan Xi yang lebih moderat dalam memandang konflik. Artikel ini juga berkaitan dengan analisis sebelumnya mengenai ketulusan Trump dalam mengakhiri perang yang pernah menjadi sorotan media internasional beberapa waktu lalu.
Konsekuensi Geopolitik dan Tantangan Bagi Kyiv
Jika rencana pertemuan puncak ini terwujud, Ukraina akan menghadapi tekanan yang luar biasa berat. Kyiv selama ini berpegang pada prinsip ‘tidak ada pembahasan tentang Ukraina tanpa Ukraina’. Kehadiran Trump dalam skenario Putin ini sangat krusial karena dukungan militer AS adalah tulang punggung pertahanan Ukraina. Jika Trump setuju untuk bernegosiasi dengan Putin tanpa Zelensky, maka posisi tawar Ukraina akan runtuh secara drastis baik di medan perang maupun di meja diplomasi.
Namun, mewujudkan pertemuan segitiga ini tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. China, meskipun memiliki hubungan dekat dengan Rusia, tetap menjaga citra sebagai mediator netral yang menghormati Piagam PBB. Xi Jinping mungkin ragu untuk terlibat dalam pakta yang secara terang-terangan melanggar prinsip kedaulatan negara. Sementara itu, di dalam negeri AS sendiri, langkah Trump untuk bernegosiasi langsung dengan Putin pasti akan mendapatkan perlawanan keras dari kubu bipartisan di Kongres yang masih mendukung penuh kemerdekaan Ukraina.
