Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2026 yang mencapai angka 5,47 persen secara tahunan (year-on-year). Meskipun angka ini terlihat impresif di atas kertas dan melampaui target moderat banyak analis, kenyataan di lapangan justru menunjukkan pemandangan yang kontras. Masyarakat kelas menengah ke bawah mengeluhkan beban hidup yang semakin berat dan daya beli yang terus tergerus meski indikator makroekonomi menunjukkan tren positif. Fenomena ini menciptakan tanda tanya besar mengenai siapa sebenarnya yang menikmati kue pertumbuhan ekonomi tersebut.
Kontradiksi Data Makro dan Realita Daya Beli
Ketidakpuasan masyarakat bukan tanpa alasan karena struktur pertumbuhan ekonomi saat ini cenderung tidak berkualitas. Para pengamat ekonomi menilai bahwa pertumbuhan sebesar 5,47 persen tersebut lebih banyak terdorong oleh sektor modal padat (capital intensive) ketimbang sektor padat karya (labor intensive). Hal ini menyebabkan distribusi pendapatan tidak merata ke seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan yang tinggi di sektor pertambangan dan ekspor komoditas memang mempercantik angka Produk Domestik Bruto (PDB), namun sayangnya tidak menciptakan lapangan kerja yang cukup luas untuk menyerap tenaga kerja lokal.
Beberapa poin krusial yang menyebabkan masyarakat sulit merasakan dampak pertumbuhan ini antara lain:
- Konsentrasi pertumbuhan hanya berpusat pada industri ekstraktif yang minim penyerapan tenaga kerja massal.
- Inflasi harga pangan yang tetap tinggi sehingga menggerus pendapatan riil masyarakat meskipun ekonomi tumbuh.
- Penurunan standar kesejahteraan di sektor informal yang menjadi tumpuan hidup mayoritas rakyat Indonesia.
- Kesenjangan upah yang semakin lebar antara pekerja kerah putih di sektor digital dengan buruh pabrik atau petani.
Sektor Pendorong yang Kurang Menyentuh Akar Rumput
Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa sektor jasa keuangan, informasi, dan komunikasi menjadi motor utama pertumbuhan kali ini. Sebaliknya, sektor pertanian dan manufaktur konvensional yang menampung jutaan pekerja justru mengalami perlambatan signifikan. Jika kita melihat kembali data resmi BPS, terlihat jelas bahwa mesin pertumbuhan ekonomi kita sedang mengalami pergeseran struktural yang berbahaya jika tidak segera mendapat intervensi kebijakan yang tepat. Kondisi ini mengingatkan kita pada laporan ekonomi tahun lalu di mana pertumbuhan serupa terjadi namun angka kemiskinan relatif stagnan.
Selain itu, kebijakan fiskal pemerintah yang cenderung kontraktif, seperti kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pencabutan berbagai subsidi energi, semakin menambah beban hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tidak berarti ketika masyarakat harus mengalokasikan lebih banyak uang hanya untuk kebutuhan dasar. Para pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) juga melaporkan penurunan omzet karena konsumen cenderung lebih selektif dalam berbelanja. Situasi ini menunjukkan adanya ‘decoupling’ atau pemutusan hubungan antara pertumbuhan angka statistik dengan kesejahteraan nyata di tingkat rumah tangga.
Mencari Solusi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif
Pemerintah harus segera merumuskan kebijakan yang mampu mengonversi angka pertumbuhan tersebut menjadi program nyata yang menyentuh masyarakat bawah. Kebijakan yang hanya mengandalkan investasi asing di sektor nikel atau pertambangan tidak akan cukup untuk menopang stabilitas sosial jangka panjang. Hilirisasi industri harus benar-benar diintegrasikan dengan rantai pasok lokal agar manfaat ekonominya tidak hanya parkir di perusahaan besar, tetapi juga mengalir ke bengkel-bengkel kecil dan pedagang pasar.
Untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif, pemerintah perlu memprioritaskan langkah-langkah berikut:
- Revitalisasi sektor pertanian melalui mekanisasi dan kepastian harga beli di tingkat petani.
- Pemberian insentif pajak bagi industri yang berkomitmen meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal secara masif.
- Penguatan daya beli melalui bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan pengendalian harga kebutuhan pokok secara ketat.
- Mempercepat transformasi UMKM agar memiliki daya saing tinggi di pasar digital global.
Tanpa perbaikan fundamental pada distribusi pendapatan, angka 5,47 persen hanya akan tetap menjadi deretan angka di atas kertas laporan pejabat. Ekonomi yang tumbuh namun meninggalkan sebagian besar rakyatnya bukanlah ekonomi yang berkelanjutan. Indonesia memerlukan pertumbuhan yang merata agar narasi ‘Indonesia Maju’ bukan sekadar angan-angan bagi mereka yang berada di garis kemiskinan.
