JAKARTA – Langkah hukum lanjutan kini mewarnai babak akhir persidangan kasus korupsi yang menyeret mantan Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto. Pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung bersama dengan terdakwa Hery Susanto secara resmi menyatakan banding terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Keputusan ini menyusul vonis lima tahun penjara yang dijatuhkan hakim atas keterlibatan terdakwa dalam praktik suap terkait penerbitan dokumen maladministrasi.
Majelis hakim sebelumnya menyatakan bahwa Hery Susanto terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap untuk memengaruhi objektivitas lembaga pengawas pelayanan publik tersebut. Persidangan yang berlangsung maraton ini mengungkap bagaimana wewenang jabatan disalahgunakan demi kepentingan pihak tertentu yang ingin melegalkan dokumen yang cacat administrasi. Meskipun hakim telah menjatuhkan pidana penjara dan denda sebesar Rp250 juta, kedua belah pihak merasa bahwa putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan serta aspek hukum yang mereka harapkan.
Alasan Pengajuan Banding dari Kedua Belah Pihak
Pengajuan banding ini mencerminkan adanya ketidakpuasan terhadap beberapa poin dalam amar putusan. Jaksa Penuntut Umum menengarai bahwa masa hukuman yang dijatuhkan hakim masih di bawah tuntutan awal, sehingga upaya banding menjadi langkah prosedural untuk mengejar kepastian hukum yang lebih berat. Di sisi lain, tim kuasa hukum Hery Susanto menegaskan bahwa kliennya tidak melakukan unsur pidana sebagaimana yang didakwakan dan menganggap vonis tersebut tidak berdasar pada fakta persidangan yang utuh.
- Ketidaksesuaian Vonis dengan Tuntutan: Jaksa merasa hukuman lima tahun belum memberikan efek jera yang maksimal bagi pejabat lembaga negara.
- Pembelaan Terdakwa: Pihak Hery Susanto bersikukuh bahwa penerimaan uang tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan kewenangan pengambilan keputusan di Ombudsman.
- Verifikasi Dokumen: Adanya perbedaan interpretasi antara saksi ahli dan pertimbangan hakim mengenai klasifikasi dokumen maladministrasi yang diterbitkan.
Rekam Jejak Kasus dan Dampak Korupsi di Lembaga Pengawas
Kasus ini bermula saat Hery Susanto diduga menerima aliran dana untuk mengamankan proses administrasi yang tengah bermasalah di Ombudsman RI. Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi jalannya pelayanan publik oleh penyelenggara negara, keterlibatan salah satu anggotanya dalam praktik suap tentu mencoreng kredibilitas institusi secara nasional. Masyarakat menaruh harapan besar pada Ombudsman untuk menjadi benteng terakhir melawan kesewenang-wenangan birokrasi, namun kasus ini menunjukkan kerentanan internal yang nyata.
Dalam laporan sebelumnya terkait penanganan kasus maladministrasi, Ombudsman seharusnya berfungsi sebagai mediator dan pengawas yang independen. Namun, ketika dokumen hasil pemeriksaan bisa “dipesan” melalui kompensasi ilegal, maka integritas seluruh produk hukum lembaga tersebut patut dipertanyakan. Proses banding ini nantinya akan diperiksa oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk menentukan apakah vonis akan dikuatkan, ditambah, atau justru dikurangi.
Analisis: Urgensi Integritas di Lembaga Oversight
Korupsi di lembaga pengawas (oversight body) seperti Ombudsman jauh lebih berbahaya dibandingkan korupsi di instansi teknis. Mengapa demikian? Karena Ombudsman adalah instrumen koreksi. Jika alat pengoreksi itu sendiri rusak dan dapat dibeli, maka seluruh sistem pelayanan publik di Indonesia berada dalam ancaman serius. Integritas merupakan harga mati bagi setiap anggota lembaga negara yang memiliki fungsi kontrol administratif.
Langkah banding yang diambil oleh jaksa seharusnya menjadi sinyal kuat bagi publik bahwa negara tidak berkompromi terhadap pengkhianatan amanah jabatan. Publik kini menanti apakah Pengadilan Tinggi akan memberikan keputusan yang mampu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap marwah Ombudsman RI. Penegakan hukum yang transparan dan tegas dalam kasus ini sangat krusial untuk memastikan bahwa tidak ada lagi pejabat negara yang berani memperjualbelikan dokumen administrasi demi keuntungan pribadi.
Informasi lebih lanjut mengenai jadwal persidangan di tingkat banding dapat diakses melalui portal resmi SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai referensi keterbukaan informasi hukum.
