Peningkatan kualitas negara hukum di Indonesia menuntut reformasi berkelanjutan pada institusi penegak hukum, terutama Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menggarisbawahi bahwa efektivitas Polri dalam melayani masyarakat sangat bergantung pada sistem pengawasan yang tangguh. Oleh karena itu, penguatan pengawasan internal maupun eksternal menjadi agenda yang tidak bisa ditunda lagi demi menciptakan institusi yang bersih dan profesional.
Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet menilai bahwa struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) saat ini memerlukan reformulasi yang mendalam. Langkah ini bertujuan agar lembaga tersebut memiliki taji yang lebih kuat dalam melakukan pengawasan. Selama ini, publik sering kali mempertanyakan sejauh mana independensi dan efektivitas Kompolnas dalam memantau kinerja Polri. Dengan melakukan penataan ulang terhadap fungsi dan wewenang Kompolnas, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap tindakan kepolisian selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan supremasi hukum.
Urgensi Reformulasi Kompolnas dalam Menjaga Akuntabilitas
Penguatan peran Kompolnas bukan sekadar tentang perubahan administratif, melainkan menyentuh substansi keadilan bagi masyarakat. Bamsoet menegaskan bahwa transparansi merupakan fondasi utama dari negara hukum yang sehat. Tanpa pengawasan yang ketat, potensi penyalahgunaan wewenang atau abuse of power akan selalu membayangi setiap gerak langkah aparat di lapangan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong reformasi birokrasi di sektor keamanan.
Beberapa poin utama yang menjadi perhatian dalam rencana penguatan ini meliputi:
- Peningkatan kewenangan Kompolnas dalam melakukan investigasi independen terhadap dugaan pelanggaran etik berat.
- Penyusunan standar operasional prosedur yang lebih transparan dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat.
- Penguatan koordinasi antara Kompolnas dengan lembaga pengawas lainnya seperti Ombudsman dan Komnas HAM.
- Penyediaan sumber daya manusia dan anggaran yang lebih memadai untuk mendukung fungsi pengawasan di tingkat daerah.
Menuju Polri yang Lebih Transparan dan Profesional
Selain memperkuat sisi eksternal, Polri juga harus terus melakukan pembenahan dari dalam. Sinkronisasi antara pengawasan internal oleh Divisi Propam dan pengawasan eksternal oleh Kompolnas akan menciptakan sistem checks and balances yang ideal. Bamsoet menekankan bahwa Polri yang kuat bukan berarti Polri yang anti-kritik, melainkan institusi yang mampu menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga negara.
Dalam konteks yang lebih luas, reformulasi ini merupakan bagian dari upaya besar Indonesia untuk menduduki posisi yang lebih baik dalam indeks persepsi hukum global. Masyarakat internasional memantau bagaimana Indonesia mengelola lembaga penegak hukumnya. Keberhasilan dalam memperkuat Kompolnas akan menjadi sinyal positif bahwa Indonesia berkomitmen penuh pada transparansi. Sebagaimana yang dibahas dalam analisis sebelumnya mengenai independensi lembaga pengawas kepolisian, tantangan utama terletak pada kemauan politik untuk memberikan otonomi yang lebih luas kepada pengawas.
Pada akhirnya, kualitas negara hukum sangat bergantung pada seberapa berani para pemangku kepentingan melakukan evaluasi diri. Bambang Soesatyo berharap agar gagasan ini segera mendapatkan tindak lanjut yang nyata dari DPR dan pemerintah. Transformasi Polri menjadi institusi yang lebih akuntabel bukan hanya impian, melainkan kebutuhan mendesak demi tegaknya keadilan di seluruh pelosok negeri.
