BADUNG – Kapolres Badung AKBP Teguh Priyo Wasono mengambil langkah tegas menanggapi video viral yang melibatkan anggotanya dalam dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap warga negara asing (WNA). Dua personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas) berpangkat Aiptu tersebut kini menjalani pemeriksaan intensif oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Si Propam) Polres Badung. Penindakan ini menjadi sinyal kuat bahwa institusi kepolisian tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran kode etik yang mencederai citra Polri, terutama di wilayah destinasi wisata internasional.
Langkah cepat kepolisian ini bermula dari unggahan di media sosial yang memperlihatkan interaksi mencurigakan antara petugas dengan wisatawan asing. Kapolres menegaskan bahwa meskipun peristiwa tersebut dikategorikan sebagai ‘nyaris’ melakukan pungli, pihaknya tetap memproses oknum tersebut sesuai regulasi yang berlaku. Kehadiran video tersebut menjadi bukti krusial dalam proses audit internal untuk menjaga integritas personel di lapangan.
Kronologi dan Tindakan Disiplin Internal Propam
Tim Paminal Propam telah mengidentifikasi kedua petugas yang berada dalam video tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, mereka memang sedang bertugas melakukan pengaturan lalu lintas saat insiden terjadi. Namun, terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dalam proses penindakan terhadap wisatawan asing yang diduga melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut.
- Pemeriksaan intensif terhadap dua personel berpangkat Aiptu oleh jajaran Propam.
- Penyitaan bukti digital berupa video rekaman yang beredar luas di platform media sosial.
- Evaluasi menyeluruh terhadap SOP (Standard Operating Procedure) penilangan di wilayah hukum Polres Badung.
- Pemberian sanksi disiplin sesuai Peraturan Kapolri jika terbukti melakukan pelanggaran berat.
Kapolres Badung mengimbau masyarakat untuk tetap kritis dan melaporkan segala bentuk intimidasi atau permintaan uang ilegal oleh oknum petugas. Penanganan kasus ini menunjukkan komitmen Polri dalam menjalankan program ‘Presisi’ (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) yang dicanangkan oleh Kapolri.
Dampak Viralitas Terhadap Pariwisata Bali
Kasus dugaan pungli oleh oknum polisi bukan sekadar masalah disiplin internal, melainkan memiliki dampak sistemik terhadap kepercayaan wisatawan. Sebagai gerbang pariwisata Indonesia, Bali menuntut standar pelayanan publik yang bersih dari praktik korupsi. Kepercayaan publik, baik domestik maupun internasional, menjadi pertaruhan besar setiap kali muncul isu miring mengenai aparat penegak hukum.
Pihak kepolisian berkomitmen memulihkan nama baik institusi dengan melakukan edukasi masif kepada anggota di lapangan. Selain itu, penggunaan teknologi seperti tilang elektronik (ETLE) terus diperkuat untuk meminimalkan interaksi langsung yang berisiko memicu praktik transaksional. Upaya ini sejalan dengan kampanye reformasi birokrasi yang sedang berjalan di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Panduan Menghadapi Tilang Bagi Wisatawan dan Masyarakat
Agar terhindar dari praktik pungutan liar oleh oknum tidak bertanggung jawab, masyarakat dan wisatawan perlu memahami prosedur resmi penilangan di Indonesia. Mengacu pada regulasi yang berlaku, setiap tindakan hukum di jalan raya harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- Petugas wajib menunjukkan surat perintah tugas yang sah saat melakukan razia atau pemeriksaan.
- Pembayaran denda tilang hanya dilakukan melalui kode BRIVA atau transfer bank resmi, bukan secara tunai kepada petugas.
- Wisatawan berhak meminta surat tilang resmi jika dianggap melanggar peraturan lalu lintas.
- Gunakan layanan pengaduan resmi melalui aplikasi Propam Presisi jika menemukan indikasi pemerasan.
Dengan transparansi kasus ini, diharapkan tidak ada lagi oknum yang berani menyalahgunakan jabatan demi keuntungan pribadi. Anda dapat memantau perkembangan standar operasional kepolisian melalui laman resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mendapatkan informasi hukum terkini.
