MAKASSAR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan peringatan keras bagi jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) di Sulawesi Selatan terkait carut-marutnya pengelolaan aset negara. Lembaga antirasuah tersebut menemukan fakta mengejutkan bahwa sebanyak 27.969 bidang tanah milik pemda setempat hingga saat ini belum memiliki sertifikat resmi. Jika dikalkulasi secara finansial, nilai aset yang menggantung tanpa kepastian hukum tersebut mencapai angka fantastis, yakni Rp27,5 triliun.
Kondisi ini menempatkan kekayaan negara dalam posisi yang sangat rentan. Tanpa adanya dokumen legal yang sah, pihak-pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab dapat dengan mudah mengklaim atau bahkan menguasai lahan tersebut secara ilegal. KPK menegaskan bahwa kelalaian administrasi semacam ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan pintu masuk menuju praktik korupsi dan kerugian negara yang masif. Pemerintah daerah seharusnya memandang sertifikasi aset sebagai prioritas utama dalam manajemen tata kelola keuangan yang transparan.
Risiko Hukum dan Potensi Penguasaan Pihak Ketiga
Ketiadaan sertifikat atas puluhan ribu bidang tanah ini memicu kekhawatiran serius mengenai keamanan aset publik. KPK mencatat bahwa sengketa lahan seringkali berawal dari lemahnya administrasi di tingkat pemerintah daerah. Ketika negara tidak mampu menunjukkan bukti kepemilikan yang sah, mafia tanah seringkali memanfaatkan celah tersebut untuk melakukan gugatan di pengadilan. Situasi ini memaksa pemerintah daerah menghabiskan energi dan anggaran tambahan hanya untuk mempertahankan apa yang seharusnya sudah menjadi milik mereka.
- Munculnya tumpang tindih kepemilikan lahan dengan masyarakat atau korporasi.
- Potensi hilangnya pendapatan daerah dari sektor pemanfaatan aset yang tidak optimal.
- Beban biaya perkara hukum yang membengkak akibat sengketa lahan di meja hijau.
- Terhambatnya proyek infrastruktur strategis karena status lahan yang masih sengketa.
KPK melalui Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) terus mendorong percepatan sertifikasi ini. Upaya ini sejalan dengan program Monitoring Center for Prevention (MCP) yang mengukur tingkat keberhasilan daerah dalam mencegah korupsi. Keberhasilan dalam melegalisasi aset tanah menjadi indikator penting bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen kuat dalam melindungi hak-hak negara. Hal ini juga berkaitan erat dengan upaya peningkatan akuntabilitas yang sebelumnya telah dibahas dalam koordinasi pencegahan korupsi terintegrasi di wilayah Sulawesi Selatan.
Langkah Strategis Mempercepat Sertifikasi Aset
Untuk mengatasi masalah yang telah mengakar ini, pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah luar biasa. Kerja sama yang lebih intensif dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi kunci utama. Pemda harus segera melakukan validasi data fisik dan data yuridis terhadap seluruh bidang tanah yang mereka klaim. Selain itu, pengalokasian anggaran khusus untuk biaya pengukuran dan administrasi sertifikasi tidak boleh lagi tertunda dalam APBD setiap tahunnya.
KPK juga menyarankan agar pemda memanfaatkan sistem digital dalam mendata aset-aset tersebut. Dengan sistem informasi geografis yang terintegrasi, setiap jengkal tanah milik negara dapat terpantau secara real-time oleh publik maupun instansi pengawas. Transparansi data ini akan mempersempit ruang gerak oknum internal pemda yang mencoba melakukan pemindahtanganan aset secara sepihak. Publik kini menunggu tindakan nyata dari para kepala daerah di Sulawesi Selatan untuk segera menuntaskan persoalan ini sebelum kerugian negara benar-benar terjadi secara permanen.
Secara keseluruhan, tantangan sertifikasi ini merupakan ujian bagi integritas kepemimpinan di daerah. Manajemen aset yang buruk mencerminkan tata kelola pemerintahan yang lemah. Oleh karena itu, KPK berkomitmen untuk terus memantau perkembangan proses sertifikasi ini secara berkala. Jangan sampai aset senilai puluhan triliun rupiah tersebut raib hanya karena kelalaian dalam mengurus selembar kertas sertifikat.
