PONTIANAK – Sembilan pemimpin daerah di seluruh daratan Kalimantan bersiap merapatkan barisan guna merumuskan strategi penguatan fiskal yang lebih tangguh dan mandiri. Pertemuan strategis ini terangkum dalam agenda Rapat Kerja (Raker) Komisariat Wilayah (Komwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Regional Kalimantan. Para wali kota memandang perlunya kolaborasi lintas batas untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) di tengah ketidakpastian ekonomi global dan transisi nasional menuju pembangunan berkelanjutan.
Langkah ini mencerminkan kesadaran kolektif bahwa ketergantungan pada dana perimbangan pusat harus mulai dikurangi melalui inovasi kebijakan lokal. Agenda besar ini tidak sekadar menjadi ajang seremonial, melainkan sebuah platform krusial untuk berbagi model keberhasilan dalam tata kelola keuangan daerah. Dengan memperkuat sinergi fiskal, kota-kota di Kalimantan berharap mampu mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik secara lebih merata.
Urgensi Kemandirian Fiskal di Tengah Transformasi Regional
Penguatan fiskal menjadi isu sentral mengingat posisi Kalimantan yang kini menjadi perhatian dunia seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Transformasi ini menuntut kota-kota penyangga dan kota lainnya di Kalimantan untuk meningkatkan daya saing ekonomi mereka. Tanpa fondasi fiskal yang kuat, daerah akan sulit menangkap peluang investasi yang masuk ke pulau ini. Para wali kota akan mendiskusikan langkah-langkah konkret dalam melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan baru yang lebih kreatif dan akuntabel.
Berdasarkan analisis ekonomi regional, terdapat beberapa tantangan utama yang dihadapi kota-kota di Kalimantan, antara lain:
- Fluktuasi harga komoditas global yang memengaruhi bagi hasil sumber daya alam.
- Kesenjangan infrastruktur digital yang menghambat digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- Perlunya harmonisasi regulasi daerah agar selaras dengan kebijakan pusat namun tetap pro-investasi.
- Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap APBD.
Membangun Konektivitas Ekonomi Antar-Kota
Pertemuan di Pontianak ini juga bertujuan untuk menyatukan visi dalam membangun konektivitas ekonomi yang lebih terintegrasi. Sembilan kota yang terlibat, termasuk Pontianak, Samarinda, Balikpapan, hingga Banjarmasin, harus mampu menciptakan rantai pasok lokal yang solid. Kerja sama antardaerah (KAD) menjadi salah satu solusi untuk menekan inflasi sekaligus memastikan stabilitas pasokan pangan dan energi di wilayah masing-masing.
Sejalan dengan semangat kolaborasi APEKSI, setiap wali kota membawa mandat untuk menjadikan daerahnya lebih kompetitif. Upaya ini merupakan kelanjutan dari diskusi-diskusi sebelumnya mengenai percepatan pembangunan ekonomi di luar Pulau Jawa. Dengan menyelaraskan strategi fiskal, Kalimantan dapat tampil sebagai blok ekonomi yang kuat di Indonesia bagian tengah dan timur.
Analisis: Menuju Ketahanan Fiskal yang Berkelanjutan
Secara kritis, penguatan fiskal bukan hanya soal menaikkan angka pendapatan, melainkan bagaimana mengelola belanja daerah secara berkualitas (spending better). Para ahli kebijakan publik menyarankan agar pemerintah kota mulai beralih dari pola belanja rutin yang konsumtif menuju belanja modal yang produktif. Diversifikasi ekonomi menjadi harga mati agar daerah tidak lagi terjebak dalam siklus ketergantungan pada satu sektor industri saja.
Melalui Raker Komwil V APEKSI ini, diharapkan muncul rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi oleh pemerintah pusat guna memberikan fleksibilitas fiskal yang lebih besar bagi daerah berprestasi. Inisiatif ini menandai babak baru dalam perjuangan otonomi daerah di Kalimantan, di mana kemandirian finansial menjadi kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
