JAKARTA – Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli, melontarkan kritik pedas terhadap pernyataan terbaru dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Polemik ini bermula ketika internal PSI mengklaim bahwa Joko Widodo tidak memberikan dukungan penuh kepada partai tersebut selama masa jabatannya sebagai Presiden. Guntur Romli menilai pernyataan tersebut sangat kontradiktif dengan realitas visual yang memenuhi ruang publik selama masa kampanye kemarin.
Guntur Romli mempertanyakan logika di balik klaim PSI tersebut. Ia menunjuk fakta lapangan mengenai keberadaan ribuan baliho PSI yang secara eksplisit memajang wajah Jokowi. Menurutnya, penggunaan atribut tersebut merupakan bentuk eksploitasi citra presiden demi mendulang suara (coattail effect). Kritik ini mencerminkan ketegangan yang masih membara antara PDIP sebagai partai pengusung utama Jokowi dengan partai-partai kecil yang mencoba menempel pada figur sang mantan presiden.
Polemik Baliho dan Jejak Digital Dukungan
Dalam analisisnya, Guntur Romli menekankan bahwa publik tidak bisa melupakan bagaimana PSI memposisikan diri sebagai ‘Partai Jokowi’. Ia mencatat beberapa poin krusial yang membantah klaim ketidakhadiran dukungan tersebut:
- Pemasangan baliho raksasa di berbagai pelosok daerah yang secara jelas menampilkan kebersamaan antara pimpinan PSI dengan Jokowi.
- Narasi politik PSI yang selalu mengidentikkan setiap kebijakan partai dengan visi dan misi pemerintahan Jokowi.
- Keterlibatan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, yang menjabat sebagai Ketua Umum PSI, yang secara simbolis adalah bentuk dukungan keluarga presiden yang paling nyata.
Guntur Romli menegaskan bahwa sangat tidak etis apabila sekarang PSI merasa ‘ditinggalkan’ atau tidak didukung, padahal mereka telah mengeksploitasi nama besar Jokowi untuk kepentingan elektoral partai.
Kritik Tajam Terhadap Status Negarawan Jokowi
Lebih jauh lagi, Guntur Romli memberikan penilaian kritis terhadap sosok Joko Widodo sendiri. Ia berpendapat bahwa dinamika ini menunjukkan Jokowi belum sepenuhnya mencapai level negarawan sejati. Seorang negarawan, menurut kacamata PDIP, seharusnya berdiri di atas semua golongan dan menjaga etika organisasi partai yang telah membesarkannya. Ia menyayangkan bagaimana preferensi politik pribadi presiden justru menciptakan friksi di antara partai-partai koalisi.
Sikap PSI yang kini seolah-olah mengeluh, dinilai Guntur sebagai strategi untuk mencari simpati publik atau mencoba mencuci tangan dari kegagalan mereka menembus ambang batas parlemen. Perdebatan ini memperpanjang catatan kelam hubungan antara PDIP dan faksi-faksi yang dianggap ‘menyimpang’ dari instruksi partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Anda dapat meninjau kembali analisis pengamat mengenai efek ekor jas yang pernah menjadi isu hangat dalam pemilihan legislatif lalu.
Implikasi Politik dan Analisis Masa Depan
Secara analitis, ketegangan antara PDIP dan PSI ini bukan sekadar urusan baliho. Ini adalah pertarungan narasi tentang siapa yang paling berhak mewarisi legacy atau warisan politik Jokowi. PSI yang gagal masuk Senayan kini terlihat sedang mencari kambing hitam atas performa politik mereka. Di sisi lain, PDIP ingin menegaskan bahwa loyalitas dan etika politik jauh lebih berharga daripada sekadar numpang tenar pada figur populer.
Fenomena ini memberikan pelajaran berharga dalam demokrasi Indonesia bahwa figuritas memang penting, namun tanpa struktur partai yang akar rumputnya kuat dan kemandirian narasi, dukungan dari penguasa sekalipun tidak menjamin kemenangan mutlak. Perseteruan ini kemungkinan besar akan terus berlanjut seiring dengan pergeseran peta koalisi menuju Pilkada serentak dan dinamika politik pasca-pemerintahan Jokowi berakhir.
