JAKARTA – Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia (ORI) kini tengah mendalami skandal besar yang menjerat salah satu anggotanya, Hery Susanto. Penyelidikan internal ini berkaitan erat dengan status Hery sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel yang berlokasi di Sulawesi Tenggara. Langkah tegas Majelis Etik ini bertujuan untuk menjaga marwah lembaga pengawas pelayanan publik tersebut dari dampak negatif kasus hukum individu.
Ketua Majelis Etik ORI, Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa pihaknya menemukan belasan laporan yang mengarah pada dugaan pelanggaran kode etik oleh Hery Susanto. Informasi krusial ini muncul setelah tim internal melakukan penelusuran mendalam serta melakukan koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan pejabat tinggi di lembaga yang seharusnya mengawasi maladministrasi dan praktik koruptif.
Temuan Belasan Laporan Pelanggaran Etik
Tim investigasi internal Ombudsman menemukan adanya pola yang mencurigakan dalam aktivitas Hery Susanto selama menjabat. Berdasarkan keterangan Jimly Asshiddiqie, laporan-laporan tersebut tidak hanya datang dari satu sumber, melainkan dari berbagai pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakan atau tindakan yang bersangkutan. Majelis Etik memandang temuan ini sebagai bukti awal yang cukup kuat untuk memperdalam proses persidangan etik.
- Adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses pengawasan pertambangan.
- Interaksi tidak wajar dengan pihak-pihak yang berkepentingan di sektor tambang nikel.
- Laporan masyarakat yang sempat terhenti atau tidak ditindaklanjuti secara transparan.
- Keterkaitan aliran dana yang saat ini sedang didalami oleh Kejaksaan Agung.
Keterkaitan dengan Korupsi Tambang Nikel Sulawesi Tenggara
Kasus ini merupakan kelanjutan dari penyidikan besar yang Kejaksaan Agung lakukan terkait pengelolaan nikel di Sulawesi Tenggara. Hery Susanto diduga memanfaatkan posisinya untuk memberikan ‘karpet merah’ atau kemudahan tertentu bagi korporasi yang terlibat dalam praktik tambang ilegal. Kejaksaan Agung sendiri telah menetapkan Hery sebagai tersangka setelah menemukan alat bukti yang cukup mengenai keterlibatannya dalam pusaran gratifikasi dan suap.
Majelis Etik Ombudsman RI memastikan bahwa sidang ini akan berjalan secara terbuka namun tetap menjaga kerahasiaan materi yang bersifat sensitif. Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa integritas lembaga jauh lebih penting daripada perlindungan terhadap personel yang melanggar hukum. Sebelumnya, Ombudsman telah menonaktifkan Hery Susanto guna memperlancar proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Analisis Integritas Lembaga Pengawas dalam Pusaran Korupsi
Secara akademis dan praktis, kasus Hery Susanto ini memberikan sinyal bahaya bagi kredibilitas lembaga pengawas di Indonesia. Ombudsman RI memiliki tugas suci untuk memastikan pelayanan publik berjalan tanpa pungli dan korupsi. Namun, ketika pengawas itu sendiri justru terjebak dalam praktik korupsi pertambangan, maka publik akan mempertanyakan efektivitas pengawasan internal di lembaga tersebut. Analisis berikut memberikan sudut pandang kritis mengenai fenomena ini:
Pertama, perlu adanya penguatan sistem internal whistleblowing di tubuh Ombudsman agar laporan mengenai pelanggaran anggota bisa terdeteksi lebih dini. Kedua, transparansi dalam pemilihan komisioner harus lebih diperketat untuk menyaring figur yang benar-benar memiliki integritas tanpa cela. Ketiga, sinergi antara Majelis Etik dan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung atau KPK harus menjadi standar baku ketika muncul indikasi tindak pidana korupsi yang melibatkan internal lembaga.
Ke depannya, hasil sidang etik ini diharapkan memberikan efek jera (deterrent effect) bagi seluruh pejabat publik di Indonesia. Keputusan Majelis Etik yang diketuai oleh Jimly Asshiddiqie akan menjadi tonggak sejarah baru dalam upaya pembersihan internal lembaga negara. Publik kini menanti putusan akhir yang tidak hanya menghukum secara etik, tetapi juga mendukung proses hukum pidana demi keadilan bagi sumber daya alam Indonesia yang dirampok oleh oknum tidak bertanggung jawab.
