SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda harus segera mengambil langkah konkret untuk membenahi tata kelola perparkiran guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sektor ini seringkali menjadi titik lemah dalam pengumpulan retribusi daerah, padahal potensi ekonomi yang berputar di lahan parkir sangatlah besar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda memandang bahwa penguatan pengawasan dan pembinaan di lapangan menjadi kunci utama agar target pendapatan daerah tercapai secara maksimal.
Wakil Ketua III DPRD Samarinda, Celni Pita Sari, menegaskan bahwa kontribusi sektor parkir terhadap penerimaan daerah tidak boleh dipandang sebelah mata. Ia menginstruksikan agar instansi terkait menjalankan pengelolaan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Tanpa adanya sistem yang terintegrasi, potensi kebocoran anggaran akan terus menghantui setiap tahun anggaran berjalan.
Tantangan Pengelolaan Parkir di Kota Samarinda
Masalah klasik yang menyelimuti perparkiran di kota besar seperti Samarinda meliputi maraknya juru parkir liar dan sistem pelaporan manual yang rentan manipulasi. DPRD menilai pemerintah perlu melakukan pemetaan ulang terhadap titik-titik parkir potensial yang selama ini belum tergarap dengan baik. Beberapa poin krusial yang perlu mendapat perhatian segera meliputi:
- Identifikasi titik parkir baru di kawasan bisnis yang berkembang pesat.
- Penertiban juru parkir liar yang seringkali memungut biaya di luar tarif resmi daerah.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) petugas parkir di bawah naungan pemerintah.
- Penyediaan fasilitas parkir yang memadai guna memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan.
Strategi Peningkatan PAD Lewat Sektor Retribusi
Langkah ini merupakan kelanjutan dari dorongan sebelumnya agar pemerintah memaksimalkan pendapatan dari parkir demi percepatan pembangunan daerah. Pihak legislatif menyarankan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tidak hanya terpaku pada cara-cara konvensional. Penggunaan teknologi atau digitalisasi sistem parkir (e-parking) dapat meminimalisir interaksi uang tunai secara langsung, yang pada akhirnya menekan risiko penyelewengan dana.
Analisis mendalam menunjukkan bahwa transparansi data menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kepercayaan publik. Masyarakat akan lebih rela membayar retribusi parkir jika mereka yakin bahwa uang tersebut benar-benar masuk ke kas daerah untuk pembangunan fasilitas umum. Celni Pita Sari juga menambahkan bahwa pembinaan kepada para pengelola parkir harus dilakukan secara berkelanjutan agar standar pelayanan tetap terjaga dengan baik.
Transparansi dan Digitalisasi Sebagai Solusi Mutakhir
Implementasi teknologi dalam pemungutan retribusi parkir bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak bagi kota yang sedang bertransformasi menuju smart city. Dengan sistem digital, pemerintah dapat memantau arus pendapatan secara real-time. Selain itu, sinkronisasi data antara Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) harus berjalan mulus tanpa hambatan birokrasi.
Secara lebih luas, sektor parkir juga berkaitan erat dengan manajemen lalu lintas. Pengelolaan parkir yang buruk seringkali menjadi penyebab kemacetan di ruas-ruas jalan utama. Oleh karena itu, optimalisasi PAD dari parkir harus berjalan beriringan dengan upaya penataan ruang publik yang lebih rapi dan fungsional bagi seluruh warga Samarinda. Anda dapat merujuk pada regulasi resmi mengenai retribusi daerah di laman Bapenda Kota Samarinda untuk memahami struktur tarif yang berlaku.
DPRD Samarinda berkomitmen untuk terus mengawal isu ini melalui fungsi pengawasan legislatif. Evaluasi berkala terhadap kinerja dinas terkait akan dilakukan guna memastikan setiap rupiah dari sektor parkir benar-benar dioptimalkan untuk kesejahteraan rakyat. Dengan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, visi Samarinda sebagai kota pusat peradaban yang mandiri secara ekonomi dapat segera terwujud.
