SURABAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya melihat potensi besar dalam program Kampung Pancasila sebagai garda terdepan penanganan persoalan sampah yang masih menjadi tantangan di kota metropolitan. Melalui integrasi nilai gotong royong, program ini tidak hanya bertujuan menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga memacu pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui pemanfaatan limbah rumah tangga. Langkah strategis ini memerlukan dukungan penuh dari pemerintah kota guna memastikan keberlanjutan ekosistem lingkungan yang sehat dan produktif.
Anggota legislatif menekankan bahwa konsep Kampung Pancasila memiliki fondasi sosial yang kuat untuk menggerakkan partisipasi aktif warga. Masyarakat tidak lagi sekadar membuang sampah, melainkan mulai memilah dan mengolahnya menjadi barang bernilai ekonomis. Transformasi perilaku ini menjadi kunci utama dalam mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo yang kian hari kian meningkat volumenya. Namun, implementasi di lapangan masih menemui berbagai kendala teknis yang harus segera mendapatkan jalan keluar dari instansi terkait.
Sinergi Nilai Luhur dan Pengelolaan Lingkungan Modern
Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pengelolaan sampah mencerminkan kedaulatan warga atas lingkungannya sendiri. Penguatan Kampung Pancasila mengarahkan warga untuk mengedepankan musyawarah dalam mengelola sistem pembuangan sampah di tingkat RT dan RW. Pemerintah Kota Surabaya perlu menyelaraskan program ini dengan standar operasional prosedur yang lebih modern agar hasil pengolahan sampah dapat bersaing di pasar luas. Keberhasilan program ini akan menjadi preseden positif bagi daerah lain dalam menangani krisis sampah perkotaan.
Selain aspek lingkungan, aspek kesejahteraan menjadi poin krusial yang terus didorong oleh DPRD. Anggota dewan berpendapat bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas dapat lahir dari unit-unit kecil pengolahan kompos dan kerajinan daur ulang di setiap kampung. Jika dikelola secara profesional, sektor ini mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi warga setempat, terutama bagi mereka yang terdampak secara ekonomi pascapandemi.
- Penyediaan fasilitas mesin pencacah plastik dan komposter skala industri rumahan di setiap titik Kampung Pancasila.
- Pelatihan manajemen pemasaran digital untuk produk-produk hasil daur ulang warga.
- Penyederhanaan regulasi terkait distribusi produk turunan sampah agar mudah menembus pasar ritel.
- Pemberian insentif atau subsidi bagi kampung yang berhasil menurunkan volume pembuangan sampah ke TPA secara signifikan.
Tantangan Fasilitas dan Akses Pasar bagi Produk Daur Ulang
Meskipun semangat warga cukup tinggi, keterbatasan infrastruktur masih menjadi hambatan utama yang sering muncul dalam laporan lapangan. Banyak kelompok swadaya masyarakat yang mampu memproduksi barang berkualitas dari sampah plastik, namun mereka kesulitan dalam hal pemasaran dan standarisasi produk. Pemerintah perlu hadir dengan memfasilitasi akses pasar atau menghubungkan penggiat Kampung Pancasila dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
DPRD Surabaya mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk tidak hanya fokus pada pengangkutan sampah, tetapi juga pada edukasi hilirisasi limbah. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), pengurangan sampah dari sumbernya jauh lebih efektif daripada sekadar mengandalkan teknologi pemusnahan di akhir jalur. Hal ini sejalan dengan upaya penguatan regulasi daerah yang tertuang dalam berbagai kebijakan lingkungan kota sebelumnya yang menekankan pentingnya ekonomi sirkular.
Sebagai analisis penutup, menjadikan Kampung Pancasila sebagai pusat pengelolaan sampah adalah langkah visioner yang menggabungkan ideologi dengan pragmatisme lingkungan. Jika pemerintah mampu menjamin ketersediaan alat dan membuka jalur perdagangan bagi produk hasil olahan warga, maka Surabaya akan memiliki sistem ketahanan lingkungan yang mandiri. Keberlanjutan program ini sangat bergantung pada konsistensi pendampingan dan kemauan politik untuk mengalokasikan anggaran pada sektor pemberdayaan berbasis komunitas.
