JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menegaskan bahwa dialog tetap menjadi instrumen paling krusial untuk menyelesaikan ketegangan di kawasan Laut China Selatan. Langkah diplomasi ini bertujuan menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara yang sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi global. Gobel memandang bahwa konfrontasi fisik hanya akan merugikan semua pihak, terutama negara-negara anggota ASEAN yang tengah berupaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional masing-masing.
Persoalan Laut China Selatan bukan sekadar masalah klaim wilayah, melainkan menyangkut jalur perdagangan internasional yang sangat strategis. Rachmat Gobel menekankan bahwa Indonesia harus terus memainkan peran aktif sebagai pemimpin alami di ASEAN untuk memastikan konflik ini tidak berujung pada eskalasi militer. Ia mengingatkan bahwa stabilitas politik merupakan prasyarat mutlak bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kawasan Asia Tenggara.
Urgensi Stabilitas Kawasan untuk Pertumbuhan Ekonomi
Ketegangan yang terus berlanjut di perairan tersebut berpotensi mengganggu jalur logistik global. Mengingat sebagian besar komoditas perdagangan dunia melintasi wilayah ini, ketidakpastian keamanan akan memicu kenaikan biaya asuransi pengiriman dan harga barang. Oleh karena itu, Gobel mendorong pemerintah dan negara-negara tetangga untuk tetap konsisten pada prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982.
Beberapa poin utama yang ditekankan oleh Rachmat Gobel dalam konteks stabilitas kawasan meliputi:
- Penguatan kesatuan ASEAN (ASEAN Centrality) dalam menghadapi tekanan kekuatan besar dunia.
- Penyelesaian Code of Conduct (CoC) yang efektif dan mengikat secara hukum bagi semua pihak yang bersengketa.
- Peningkatan kerja sama ekonomi lintas negara untuk mengalihkan fokus dari konflik militer ke kolaborasi pembangunan.
- Optimalisasi jalur diplomasi multilateral guna menghindari dominasi satu negara tertentu di perairan internasional.
Stabilitas kawasan ini juga berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam menarik investasi asing. Para investor memerlukan jaminan keamanan dan kepastian hukum agar mereka bersedia menanamkan modal dalam jangka panjang. Jika Laut China Selatan terus bergejolak, maka daya tarik ASEAN sebagai pusat pertumbuhan baru dunia bisa tergerus oleh kekhawatiran geopolitik.
Analisis: Diplomasi Sebagai Jalan Panjang Perdamaian
Mengandalkan dialog dalam sengketa yang melibatkan banyak negara tentu bukan perkara mudah. Namun, sejarah membuktikan bahwa diplomasi yang gigih mampu mencegah pecahnya konflik terbuka. Artikel ini senada dengan pembahasan sebelumnya mengenai tantangan kedaulatan maritim Indonesia, yang menggarisbawahi pentingnya penguatan armada penjaga laut tanpa mengabaikan meja perundingan. Sinergi antara kekuatan pertahanan dan kepiawaian diplomatik akan membentuk posisi tawar yang kuat bagi Indonesia di mata dunia.
Selain mengandalkan forum resmi, diplomasi ‘jalur kedua’ melalui kerja sama budaya dan ekonomi antarwarga negara (people-to-people contact) juga perlu diintensifkan. Rachmat Gobel meyakini bahwa ketergantungan ekonomi yang kuat antarnegara akan meminimalisir keinginan untuk melakukan agresi militer. Perdamaian bukan hanya soal ketiadaan perang, melainkan hadirnya kemakmuran yang dirasakan oleh seluruh rakyat di kawasan.
Sebagai penutup, seluruh pemangku kepentingan di tingkat regional harus mematuhi komitmen internasional yang telah disepakati. Anda dapat mempelajari lebih lanjut mengenai standar hukum laut internasional di laman resmi ASEAN untuk memahami bagaimana kerangka kerja sama kawasan dibangun. Dengan mengedepankan komunikasi yang transparan, potensi gesekan di Laut China Selatan dapat dikelola secara bijaksana tanpa mengorbankan kedaulatan masing-masing negara.
