UJOH BILANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu, Devung Paran, mengambil langkah tegas dalam mengawal pembangunan infrastruktur strategis di wilayah perbatasan. Saat melakukan peninjauan lapangan pada Kamis (2/7/2026), legislator ini menuntut agar kontraktor dan instansi terkait tidak sekadar mengejar target waktu penyelesaian. Ia menekankan bahwa prioritas utama harus tertuju pada kualitas material dan teknis pengerjaan jalan penghubung antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tersebut.
Pembangunan ruas jalan ini bukan sekadar proyek fisik biasa, melainkan urat nadi ekonomi yang telah lama dinantikan oleh masyarakat pedalaman. Devung Paran menjelaskan bahwa ketahanan jalan menjadi kunci utama agar anggaran negara yang besar tidak terbuang sia-sia akibat kerusakan dini. Kondisi geografis Kalimantan yang ekstrem menuntut spesifikasi konstruksi yang lebih tangguh daripada standar pengerjaan jalan di wilayah perkotaan.
Urgensi Kualitas Jalan bagi Konektivitas Perbatasan
Devung Paran menilai bahwa konektivitas antar-provinsi melalui Mahakam Ulu akan menentukan masa depan logistik di wilayah tersebut. Jika kualitas pembangunan jalan tidak terjaga sejak awal, maka biaya perawatan di masa depan akan membebani APBD maupun APBN secara tidak proporsional. Oleh karena itu, pengawasan ketat terhadap vendor pelaksana harus terus berjalan secara konsisten.
- Ketahanan Material: Penggunaan material harus sesuai dengan spesifikasi teknis untuk menghadapi beban kendaraan berat dan curah hujan tinggi.
- Drainase yang Efektif: Sistem pembuangan air di sisi jalan harus berfungsi maksimal guna mencegah pengikisan badan jalan.
- Keamanan Pengguna Jalan: Aspek keselamatan pada tikungan dan tanjakan curah di wilayah Mahakam Ulu wajib menjadi perhatian utama bagi para pengembang.
Ketua DPRD ini juga mengajak masyarakat setempat untuk ikut serta dalam mengawasi jalannya proyek. Menurutnya, laporan dari warga yang melihat ketidaksesuaian di lapangan sangat berharga bagi fungsi pengawasan legislatif. Sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan hasil pembangunan yang berkelanjutan.
Dampak Ekonomi dan Sosial Jangka Panjang
Secara analitis, keberhasilan pembangunan jalan perbatasan ini akan langsung memangkas harga komoditas pokok di Mahakam Ulu. Selama ini, ketergantungan pada jalur sungai membuat biaya logistik membengkak, yang berdampak pada rendahnya daya beli masyarakat. Dengan akses darat yang mumpuni, distribusi barang dari Kalimantan Utara maupun pusat kota di Kalimantan Timur akan jauh lebih efisien.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus mendorong percepatan infrastruktur di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Namun, Devung Paran mengingatkan bahwa percepatan jangan sampai mengorbankan integritas struktur bangunan. Ia berpendapat bahwa lebih baik pengerjaan sedikit melambat namun memiliki durabilitas hingga puluhan tahun, daripada cepat selesai tetapi rusak dalam hitungan bulan.
Sebagai langkah lanjut, DPRD Mahakam Ulu berencana memanggil pihak dinas terkait untuk memberikan laporan berkala mengenai progres fisik dan serapan anggaran proyek ini. Langkah transparansi ini bertujuan untuk memastikan setiap rupiah yang keluar memberikan manfaat nyata bagi kemajuan daerah perbatasan.
Artikel ini merupakan pendalaman dari laporan sebelumnya mengenai progres infrastruktur Mahakam Ulu, di mana isu konektivitas antar-kecamatan juga menjadi fokus utama dalam kebijakan pembangunan daerah tahun ini.
