JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva, melayangkan permintaan terbuka kepada Presiden Republik Indonesia untuk memberikan perhatian khusus pada kasus yang menjerat Kerry Riza dan rekan-rekannya. Hamdan menilai telah terjadi praktik kriminalisasi yang nyata dalam penanganan perkara tersebut. Pernyataan ini berdasar pada hasil eksaminasi mendalam yang dilakukan oleh deretan guru besar dan ahli hukum terkemuka di Indonesia.
Hamdan menegaskan bahwa kasus ini sebenarnya berakar dari perselisihan perdata atau urusan korporasi internal. Namun, aparat penegak hukum justru memaksakan ranah tersebut masuk ke dalam delik pidana. Situasi ini, menurutnya, mencederai prinsip kepastian hukum dan merusak citra penegakan keadilan di tanah air. Ia memandang campur tangan Presiden sangat krusial untuk memastikan tidak ada warga negara yang menjadi korban penyalahgunaan wewenang hukum.
Temuan Guru Besar Mengenai Unsur Pidana yang Nihil
Tim ahli yang terdiri dari para akademisi hukum senior telah membedah berkas perkara Kerry Riza secara komprehensif. Hasil eksaminasi tersebut menunjukkan fakta yang mengejutkan bagi publik hukum. Para ahli berkesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan Kerry Riza tidak memenuhi unsur pidana, baik dari sisi niat jahat (mens rea) maupun perbuatan melawan hukum (actus reus) secara kriminalitas.
- Seluruh tindakan objek perkara merupakan keputusan korporasi yang sah secara administratif.
- Perselisihan yang terjadi murni menyangkut hubungan kontraktual antarpihak.
- Tidak ditemukan kerugian negara atau pelanggaran kepentingan umum dalam lingkup pidana.
- Aparat penegak hukum terindikasi melompati prosedur penyelesaian sengketa perdata terlebih dahulu.
Hamdan Zoelva menekankan bahwa hasil eksaminasi ini seharusnya menjadi rujukan utama bagi institusi penegak hukum untuk menghentikan perkara. Ia menyayangkan langkah penuntutan yang tetap berjalan meski landasan akademis dan yuridisnya sangat lemah. Ketidaksesuaian antara fakta hukum dan penerapan pasal pidana ini mencerminkan adanya anomali dalam sistem peradilan kita saat ini.
Bahaya Kriminalisasi Terhadap Iklim Investasi dan Dunia Usaha
Fenomena menarik paksa urusan perdata ke ranah pidana membawa dampak sistemik yang berbahaya bagi Indonesia. Hamdan menganalisis bahwa jika pola kriminalisasi seperti dalam kasus Kerry Riza terus berlanjut, para pelaku usaha akan merasa tidak aman dalam menjalankan roda ekonomi. Kepastian hukum merupakan prasyarat mutlak bagi investor, baik domestik maupun mancanegara, untuk menanamkan modal mereka di Indonesia.
Kritik tajam Hamdan juga menyasar pada profesionalisme penyidik yang seringkali mengabaikan batasan antara ranah privat dan publik. Ia mengingatkan kembali bahwa hukum pidana seharusnya menjadi ultimum remedium atau upaya terakhir, bukan instrumen utama untuk menekan pihak tertentu dalam perselisihan bisnis. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong reformasi hukum yang lebih transparan dan akuntabel sebagaimana dibahas dalam portal Hukumonline yang sering mengulas batasan tipis antara perdata dan pidana.
Analisis Kritis: Mengapa Presiden Harus Bertindak?
Sebagai kepala negara sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi, Presiden memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga marwah konstitusi. Keadilan tidak boleh hanya menjadi slogan, tetapi harus terasa dalam tindakan nyata. Kasus Kerry Riza menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam memberantas oknum penegak hukum yang nakal. Jika seorang profesional dapat dengan mudah dikriminalisasi atas tindakan korporasi yang sah, maka integritas hukum nasional berada dalam ancaman serius.
Artikel ini sekaligus menjadi kelanjutan dari diskusi panjang mengenai perlunya revisi terhadap KUHAP agar lebih tegas mengatur pemisahan perkara perdata dan pidana. Publik kini menunggu langkah konkret dari Istana. Apakah Presiden akan mendengarkan masukan para pakar hukum demi keadilan, atau membiarkan preseden buruk ini terus menghantui sistem peradilan Indonesia? Keberanian untuk mengoreksi kesalahan prosedur hukum adalah cermin dari negara hukum yang beradab.
