JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan peringatan tajam mengenai masa depan bangsa Indonesia. Ia menegaskan bahwa ambisi besar pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 akan menghadapi kegagalan total apabila integritas hukum dan kualitas demokrasi terus mengalami degradasi. Tanpa fondasi hukum yang kokoh, kemajuan ekonomi yang selama ini menjadi fokus utama tidak akan mampu menopang beban disintegrasi bangsa yang dipicu oleh ketidakadilan.
Mahfud menyoroti bahwa kondisi politik kontemporer cenderung mengabaikan etika konstitusi demi kepentingan kelompok jangka pendek. Praktik-praktik yang menggerus nilai-nilai demokrasi ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan ancaman eksistensial bagi persatuan nasional. Oleh karena itu, ia menyerukan adanya perubahan paradigma dalam mengelola pemerintahan dan kehidupan bernegara untuk memastikan bahwa suara rakyat tetap menjadi panglima tertinggi dalam proses pengambilan kebijakan.
Urgensi Penegakan Hukum Sebagai Pilar Stabilitas Nasional
Penegakan hukum yang imparsial merupakan syarat mati bagi keberlanjutan sebuah negara demokrasi. Mahfud MD menilai bahwa saat ini terdapat kecenderungan di mana hukum seringkali menjadi instrumen kekuasaan, bukan instrumen keadilan. Jika hal ini terus berlanjut, kepercayaan publik terhadap institusi negara akan runtuh, yang pada akhirnya memicu ketidakstabilan sosial.
- Lemahnya supremasi hukum membuka celah lebar bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- Ketidakpastian hukum menghambat investasi asing yang krusial bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
- Masyarakat rentan terpolarisasi ketika merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum yang setara.
- Integritas pemilu dan proses politik menjadi diragukan jika pengawasan hukum tumpul.
Fenomena ini sejalan dengan analisis para pakar hukum tata negara yang menyebutkan bahwa penguatan lembaga yudisial, seperti yang diatur dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, harus dijaga dari intervensi politik manapun. Sebagaimana yang dibahas dalam analisis sebelumnya mengenai etika penyelenggara negara, integritas moral para pemimpin menjadi kunci utama dalam memperbaiki sistem yang telah terkontaminasi oleh kepentingan sempit.
Potensi Disintegrasi Bangsa Akibat Praktik Politik Transaksional
Selain masalah hukum, Mahfud juga mengkritisi maraknya politik transaksional yang menjauhkan rakyat dari substansi demokrasi itu sendiri. Ketika keputusan politik hanya didasarkan pada pertukaran materi atau jabatan, maka visi jangka panjang seperti Indonesia Emas 2045 akan tersingkir oleh agenda pragmatis. Dampak paling nyata adalah munculnya rasa ketidakpuasan di berbagai daerah yang dapat mengancam integrasi bangsa.
Mahfud menyerukan agar seluruh elemen masyarakat, terutama kaum intelektual dan mahasiswa, kembali proaktif dalam mengawal jalannya demokrasi. Ia menekankan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan checks and balances yang efektif dari luar sistem pemerintahan. Transformasi menuju negara maju memerlukan komitmen kolektif untuk menghormati aturan main demokrasi tanpa pengecualian. Melalui perbaikan kualitas demokrasi, Indonesia tidak hanya akan menjadi negara yang kaya secara materi, tetapi juga bermartabat secara politik di mata dunia.
