JAKARTA – Pemerintah Indonesia harus segera menyadari bahwa krisis iklim bukan lagi sekadar narasi akademis atau isu lingkungan pinggiran. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, melemparkan peringatan keras bahwa fenomena pemanasan global kini telah bertransformasi menjadi ancaman nyata bagi ketahanan nasional. Perubahan pola cuaca yang ekstrem dan tidak menentu secara langsung merongrong pilar-pilar stabilitas negara, mulai dari kedaulatan pangan hingga kemandirian energi.
Eddy menegaskan bahwa penanganan krisis iklim memerlukan pendekatan yang komprehensif dan lintas sektoral. Ia melihat bahwa bencana alam yang intensitasnya terus meningkat bukan hanya merusak infrastruktur, tetapi juga membebani anggaran negara secara signifikan. Oleh karena itu, kebijakan publik harus mengintegrasikan mitigasi iklim sebagai prioritas utama dalam perencanaan pembangunan jangka panjang guna menjaga stabilitas ekonomi dan sosial.
Dampak Domino Krisis Iklim Terhadap Stabilitas Negara
Krisis iklim menciptakan efek domino yang sangat berbahaya bagi keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Ketika siklus hidrologi terganggu, sektor pertanian menjadi korban pertama yang merasakan dampaknya. Kegagalan panen yang terjadi secara masif akibat kekeringan atau banjir bandang akan memicu inflasi harga pangan dan meningkatkan angka kemiskinan di daerah pedesaan.
Berikut adalah beberapa poin krusial mengapa krisis iklim menjadi ancaman ketahanan nasional:
- Ancaman Kedaulatan Pangan: Pergeseran musim tanam dan bencana hidrometeorologi menurunkan produktivitas lahan pertanian secara drastis.
- Kelangkaan Sumber Daya Air: Kekeringan panjang mengancam ketersediaan air bersih untuk konsumsi domestik dan kebutuhan industri.
- Kerentanan Infrastruktur Energi: Cuaca ekstrem dapat merusak fasilitas pembangkit dan jaringan distribusi listrik nasional.
- Beban Fiskal Negara: Pemerintah harus mengalokasikan dana darurat yang besar untuk penanggulangan bencana dan rehabilitasi wilayah terdampak.
Selain aspek fisik, krisis ini juga berpotensi memicu konflik sosial akibat perebutan sumber daya yang semakin terbatas. Eddy Soeparno menekankan bahwa ketahanan nasional akan rapuh jika pemerintah gagal memitigasi risiko-risiko tersebut sejak dini melalui langkah-langkah preventif yang terukur.
Urgensi Transisi Energi yang Teratur dan Berkeadilan
Salah satu solusi utama untuk membendung laju krisis iklim adalah melakukan transisi energi dari bahan bakar fosil menuju sumber energi terbarukan. Namun, Eddy mengingatkan bahwa proses transisi ini tidak boleh dilakukan secara serampangan. Indonesia memerlukan peta jalan yang jelas agar pergeseran ini tidak mengganggu pasokan energi nasional dan beban ekonomi masyarakat kelas bawah.
Pemerintah perlu mempercepat implementasi kebijakan ekonomi hijau yang mampu menarik investasi internasional di sektor energi bersih. Berdasarkan laporan dari International Energy Agency (IEA), negara-negara yang terlambat melakukan dekarbonisasi akan menghadapi hambatan perdagangan global di masa depan. Indonesia harus memposisikan diri sebagai pemain utama dalam rantai pasok energi hijau global untuk mengamankan posisi ekonomi di kancah internasional.
Sejalan dengan upaya tersebut, keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan juga menjadi kunci keberhasilan. Sebelumnya, pengamat juga menyoroti bagaimana langkah mitigasi bencana di daerah pesisir menjadi krusial untuk melindungi aset-aset strategis nasional dari kenaikan permukaan air laut. Keselarasan antara kebijakan pusat dan aksi daerah akan menentukan seberapa tangguh Indonesia menghadapi gempuran perubahan iklim di masa mendatang.
Sebagai penutup, Eddy Soeparno mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk meninggalkan ego sektoral. Ia menuntut adanya regulasi yang kuat, seperti pengesahan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET), sebagai payung hukum utama. Tanpa komitmen politik yang tegas, krisis iklim akan terus menjadi bom waktu yang siap melumpuhkan ketahanan nasional Indonesia kapan saja.
