JAKARTA – Badan Legislatif (Baleg) DPR RI kini tengah menggencarkan proses harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran. Namun, langkah ini memicu polemik baru saat muncul usulan dalam draf terbaru untuk menambah jumlah anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tingkat pusat dari semula 9 orang menjadi 11 orang. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara tegas melayangkan nota keberatan terhadap usulan tersebut karena menilai kebijakan ini hanya akan menambah beban keuangan negara tanpa urgensi yang jelas.
Kritik tersebut mengemuka dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi RUU Penyiaran yang berlangsung di Gedung Nusantara I, Senayan. Perwakilan Fraksi PKS menekankan bahwa saat ini Indonesia memerlukan efisiensi birokrasi, bukan penambahan personel pada lembaga negara yang bersifat ad hoc atau komisi negara. Penambahan dua kursi baru ini dianggap kontraproduktif dengan semangat penyederhanaan struktur pemerintahan yang sering didengungkan oleh pemerintah dan DPR sendiri.
Alasan Penolakan Fraksi PKS terhadap Penambahan Personel KPI
PKS memandang bahwa struktur KPI Pusat yang berjumlah 9 orang saat ini sebenarnya sudah mencukupi untuk menjalankan fungsi pengawasan penyiaran nasional. Menambah personel berarti menambah alokasi gaji, fasilitas, hingga tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berikut adalah poin-poin utama penolakan yang disampaikan:
- Beban Anggaran Negara: Setiap penambahan pejabat negara diikuti dengan konsekuensi biaya operasional yang tinggi di tengah kondisi ekonomi yang menuntut penghematan.
- Tumpang Tindih Kewenangan: Fraksi PKS mempertanyakan apakah penambahan jumlah orang akan berbanding lurus dengan kualitas pengawasan konten penyiaran yang saat ini justru banyak bergeser ke platform digital.
- Kualitas vs Kuantitas: Masalah utama KPI seringkali terletak pada kewenangan eksekusi yang terbatas, bukan pada kurangnya jumlah komisioner.
- Efisiensi Birokrasi: PKS mendorong agar lembaga negara lebih fokus pada digitalisasi sistem pengawasan ketimbang menambah sumber daya manusia secara fisik.
Implikasi Anggaran dan Efektivitas Kinerja Komisi Penyiaran
Secara kritis, publik perlu mempertanyakan apakah penambahan dua anggota tambahan ini mampu menjawab tantangan disrupsi informasi saat ini. Analisis mendalam menunjukkan bahwa tantangan terbesar KPI bukanlah volume pekerjaan yang tidak tertangani oleh 9 orang, melainkan adaptasi regulasi terhadap media baru (OTT dan media sosial). Jika jumlah anggota bertambah namun regulasi tetap lemah, maka penambahan tersebut hanya akan menjadi ajang ‘bagi-bagi kursi’ politik menjelang transisi kepemimpinan.
Selain itu, penguatan kelembagaan seharusnya fokus pada sistem pendukung seperti tenaga ahli dan teknologi monitoring canggih. Mengalokasikan dana untuk dua komisioner baru lebih baik dialihkan untuk memperkuat infrastruktur pemantauan siaran di daerah-daerah yang selama ini kurang terjangkau oleh KPI Daerah. Kebijakan ini juga harus selaras dengan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menjadi landasan awal pembentukan komisi ini.
Urgensi Penguatan Substansi RUU Penyiaran Dibanding Penambahan Jabatan
RUU Penyiaran seharusnya menitikberatkan pada bagaimana negara melindungi masyarakat dari konten negatif dan memastikan netralitas lembaga penyiaran. Diskusi mengenai jumlah anggota KPI Pusat seolah mengalihkan perhatian publik dari isu-isu yang lebih krusial, seperti independensi KPI dan mekanisme seleksi yang transparan. Ke depannya, proses harmonisasi di Baleg harus lebih mendengarkan masukan dari masyarakat sipil dan praktisi media agar tidak terjebak pada kepentingan pragmatis semata.
Artikel ini merupakan kelanjutan dari pembahasan panjang mengenai revisi regulasi media di Indonesia. Sebelumnya, berbagai elemen masyarakat juga menyoroti draf RUU Penyiaran yang dianggap berpotensi mengancam kebebasan pers melalui pasal-pasal pembatasan konten investigasi. Dengan munculnya isu penambahan personel ini, beban kepercayaan publik terhadap objektivitas revisi UU ini semakin diuji.
Kesimpulannya, pemerintah dan DPR perlu mengkaji ulang urgensi penambahan anggota KPI Pusat. Efisiensi anggaran harus menjadi prioritas utama, terutama jika penambahan tersebut tidak disertai dengan rencana strategis yang konkret untuk meningkatkan kualitas penyiaran nasional di era digital.
