JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, melayangkan kritik tajam terhadap dugaan praktik korupsi yang menyusup ke dalam pengelolaan dana bencana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pernyataan keras ini muncul menyusul adanya laporan mengenai ketidakberesan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat terdampak musibah. Atalia menegaskan bahwa anggaran kebencanaan merupakan instrumen vital yang menyentuh langsung nyawa dan keselamatan warga negara, sehingga penyelewengan dalam bentuk apa pun tidak dapat ditoleransi.
Menurut Atalia, transparansi bukan sekadar pilihan administratif, melainkan kewajiban moral dan konstitusional. Ia menyoroti bagaimana celah dalam sistem pengadaan darurat seringkali menjadi celah bagi oknum untuk memperkaya diri sendiri. Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini mendesak agar instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok dan mekanisme penunjukan vendor guna memastikan setiap rupiah dari anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi para penyintas bencana di berbagai daerah.
Urgensi Transparansi dalam Pengadaan Barang Darurat
Proses pengadaan barang di saat darurat bencana memang memiliki regulasi yang lebih fleksibel demi kecepatan penanganan. Namun, fleksibilitas ini justru seringkali menjadi pedang bermata dua jika pengawasan internal tidak berjalan optimal. Atalia Praratya melihat bahwa pola pengadaan yang tertutup hanya akan memperpanjang daftar panjang kasus korupsi di lembaga-lembaga kemanusiaan.
- Penyusunan basis data vendor yang kredibel dan terverifikasi secara publik.
- Digitalisasi sistem pelaporan anggaran yang dapat diakses secara real-time oleh pengawas independen.
- Audit investigatif berkala terhadap proyek-proyek pengadaan logistik bencana.
- Penerapan sanksi administratif dan hukum yang memberikan efek jera maksimal bagi pelaku penyelewengan.
Langkah-langkah tersebut menjadi krusial untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Atalia mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat adalah modal utama dalam manajemen bencana nasional. Jika kepercayaan ini runtuh akibat isu korupsi, maka upaya mobilisasi bantuan di masa depan akan menghadapi kendala serius.
Dampak Sosial Korupsi Dana Bencana bagi Korban
Korupsi di sektor kebencanaan memiliki dampak yang jauh lebih destruktif dibandingkan korupsi di sektor lainnya. Ketika dana untuk tenda pengungsian, obat-obatan, atau logistik pangan dikurangi demi keuntungan pribadi, maka kualitas perlindungan terhadap korban bencana otomatis menurun. Atalia menekankan bahwa tindakan ini bukan sekadar kejahatan keuangan, melainkan kejahatan kemanusiaan yang mengabaikan penderitaan rakyat kecil.
Kondisi ini menambah beban psikologis bagi para pengungsi yang sudah kehilangan harta benda. Mereka harus menerima fasilitas seadanya yang mungkin tidak layak pakai karena spesifikasi barang yang dikurangi. Oleh karena itu, Komisi VIII DPR RI berkomitmen untuk memperketat pengawasan anggaran dalam setiap rapat kerja bersama mitra pemerintah, termasuk BNPB, guna memastikan tidak ada lagi kebocoran anggaran yang merugikan rakyat.
Langkah Strategis Memperkuat Pengawasan Anggaran BNPB
Menanggapi situasi ini, Atalia Praratya mengusulkan penguatan peran inspektorat jenderal dan pelibatan lembaga pengawas eksternal seperti BPK dan KPK sejak dini dalam proses perencanaan anggaran. Ia berpendapat bahwa pencegahan jauh lebih efektif daripada penindakan setelah kerugian negara terjadi. Sejalan dengan pembahasan efisiensi birokrasi sebelumnya, transformasi digital dalam sistem pengadaan menjadi solusi mutlak yang tidak bisa ditunda lagi.
Publik kini menunggu langkah konkret dari pimpinan BNPB untuk merespons kritik ini dengan perbaikan nyata. Atalia memastikan bahwa DPR akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan sistem pengelolaan dana bencana di masa depan jauh lebih bersih, akuntabel, dan berorientasi sepenuhnya pada kepentingan rakyat Indonesia.
