JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menunjukkan keterbukaan lembaga legislatif dengan menerima audiensi dari para aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa (AMPB). Pertemuan yang berlangsung di Kompleks Parlemen ini menghadirkan sosok aktivis Botok Pati beserta rekan-rekannya untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada pimpinan dewan. Kehadiran para aktivis ini menandakan besarnya perhatian publik terhadap kinerja legislasi, terutama mengenai regulasi yang menyentuh aspek keadilan sosial dan pemberantasan tindak pidana ekonomi.
Selain melakukan dialog intensif di ruang pimpinan, Botok Pati dan delegasi AMPB juga berkesempatan memantau langsung jalannya rapat paripurna. Dalam sesi tersebut, pimpinan dewan membacakan laporan strategis mengenai perkembangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Langkah ini menjadi krusial mengingat tekanan publik yang kian menguat agar DPR segera mengesahkan payung hukum yang mampu memiskinan para koruptor secara efektif dan transparan.
Aspirasi Publik Terkait Percepatan Legislasi RUU Perampasan Aset
Para aktivis menekankan bahwa kehadiran mereka merupakan bentuk pengawasan sipil terhadap komitmen politik para wakil rakyat. Mereka menilai bahwa RUU Perampasan Aset merupakan instrumen vital yang sudah lama tertunda dalam sistem hukum nasional. Melalui audiensi ini, pimpinan DPR mendapatkan gambaran nyata mengenai kegelisahan masyarakat terhadap lambatnya proses pembahasan regulasi tersebut di tingkat komisi maupun badan legislasi.
- Masyarakat menuntut transparansi penuh dalam setiap tahapan pembahasan RUU Perampasan Aset agar tidak ada pasal selundupan yang melemahkan penegakan hukum.
- Perlunya sinkronisasi antara keinginan pemerintah dan komitmen politik fraksi-fraksi di DPR RI untuk menempatkan RUU ini sebagai prioritas utama.
- Aktivis mendesak agar mekanisme perampasan aset tidak hanya menyasar koruptor, tetapi juga pelaku tindak pidana pencucian uang dan kejahatan ekonomi lainnya.
- Pimpinan DPR berjanji akan terus menjalin komunikasi dua arah dengan kelompok masyarakat sipil guna memperkaya naskah akademik RUU.
Analisis Strategis: Urgensi Perampasan Aset dalam Penegakan Hukum
Secara substansial, RUU Perampasan Aset bertujuan untuk mengubah paradigma penegakan hukum dari sekadar menghukum pelaku (follow the suspect) menjadi pengejaran aset hasil kejahatan (follow the money). Jika regulasi ini resmi berlaku, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menyita aset yang diduga berasal dari tindak pidana tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelakunya terlebih dahulu (non-conviction based asset forfeiture). Analisis ini sejalan dengan standar internasional yang ditetapkan oleh United Nations Convention against Corruption (UNCAC).
Namun, tantangan besar masih membayangi di gedung parlemen. Beberapa fraksi dikabarkan masih memperdebatkan detail teknis mengenai batasan kewenangan lembaga penyita agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Oleh karena itu, keterlibatan aktif tokoh seperti Botok Pati dan organisasi AMPB berfungsi sebagai pengingat moral bagi anggota dewan. Publik menginginkan agar DPR tidak hanya terjebak dalam retorika politik, melainkan menghasilkan produk hukum yang memiliki taring tajam terhadap para pemangsa uang negara.
Pertemuan ini juga mengaitkan kembali diskusi pada artikel sebelumnya mengenai masukan masyarakat terkait RUU prioritas yang menekankan pentingnya partisipasi publik bermakna (meaningful participation). Dengan diterimanya audiensi ini, publik berharap ada akselerasi nyata dalam masa sidang mendatang. Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa DPR tetap berkomitmen menyerap aspirasi dari berbagai elemen bangsa demi terciptanya regulasi yang akuntabel dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak.
