BOGOR – Skandal fasilitas mewah di dalam lembaga pemasyarakatan kembali mencoreng wajah sistem peradilan Indonesia. Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, melontarkan kritik tajam sekaligus peringatan keras terkait temuan hunian eksklusif di Lapas Kelas IIA Cibinong. Ia menegaskan bahwa pihak berwenang tidak boleh langsung menghancurkan atau membongkar properti tersebut tanpa melakukan pendataan yang valid dan transparan. Langkah ini sangat krusial guna memastikan seluruh barang yang tidak semestinya berada di dalam sel tercatat sebagai barang bukti penyidikan.
Kritik ini muncul setelah inspeksi mendadak mengungkap adanya disparitas hunian yang mencolok antar narapidana. Rieke menilai bahwa keberadaan barang-barang mewah tersebut bukan sekadar masalah kenyamanan, melainkan indikasi kuat adanya praktik gratifikasi atau pungutan liar sistematis. Oleh karena itu, ia menuntut agar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan audit investigatif secara menyeluruh sebelum melakukan sterilisasi area.
Urgensi Inventarisasi Barang Bukti Properti Mewah
Inventarisasi barang merupakan tahap awal yang paling menentukan dalam mengungkap siapa saja oknum yang bermain di balik masuknya fasilitas ilegal tersebut. Rieke Diah Pitaloka menekankan bahwa setiap inci barang, mulai dari pendingin ruangan hingga perangkat elektronik, harus memiliki catatan kronologis. Tanpa adanya pencatatan yang detail, pembongkaran fasilitas hanya akan terlihat seperti upaya menghilangkan jejak pelanggaran prosedur.
- Pencatatan jenis dan merk barang mewah yang ditemukan di setiap kamar hunian.
- Identifikasi narapidana yang menempati fasilitas tersebut guna menelusuri aliran dana.
- Penyitaan dokumen atau bukti transaksi yang memungkinkan fasilitas tersebut masuk ke dalam Lapas.
- Verifikasi terhadap petugas jaga dan pejabat lapas yang bertanggung jawab pada periode pemasangan fasilitas.
Evaluasi Menyeluruh Terhadap Integritas Petugas Lapas
Selain fokus pada fisik bangunan dan properti, DPR RI juga menyoroti moralitas serta integritas para sipir dan pimpinan di Lapas Cibinong. Praktik “jual beli kamar” atau penyediaan fasilitas khusus bagi narapidana berduit adalah lagu lama yang terus berulang. Kondisi ini mencederai rasa keadilan masyarakat, terutama bagi narapidana yang tidak memiliki kemampuan finansial. Rieke menegaskan bahwa reformasi birokrasi di lingkungan Kemenkumham, khususnya Ditjen PAS, harus menyentuh level akar rumput agar kejadian serupa tidak terus berulang di lokasi lain.
Penguatan sistem pengawasan internal menjadi mutlak. Masyarakat berharap agar temuan di Cibinong ini menjadi pintu masuk untuk membersihkan seluruh Lapas di Indonesia dari praktik diskriminasi layanan. Penggunaan teknologi seperti pemantauan CCTV yang terintegrasi langsung ke pusat bisa menjadi salah satu solusi teknis untuk meminimalisir ruang gelap kesepakatan ilegal di dalam penjara.
Menilik Kembali Sejarah Kelam Fasilitas Mewah Penjara
Kejadian di Lapas Cibinong ini seolah mengingatkan publik pada drama serupa di Lapas Sukamiskin beberapa tahun lalu. Jika kita melihat kembali pada analisis akar masalah fasilitas mewah di Lapas, jelas terlihat bahwa celah hukum dan pengawasan yang lemah menjadi faktor utama. Rieke Diah Pitaloka menginginkan agar kasus ini tidak berakhir hanya dengan sanksi administratif, melainkan harus ada konsekuensi hukum bagi pihak yang memfasilitasi kemewahan tersebut.
Pemerintah perlu memperketat aturan mengenai standarisasi sel tahanan di seluruh Indonesia. Kesetaraan perlakuan terhadap narapidana merupakan amanat undang-undang yang tidak boleh dikompromikan dengan alasan apa pun. Komisi XIII DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal proses ini hingga tuntas, memastikan bahwa fungsi Lapas kembali sebagai tempat pembinaan, bukan hotel bagi para koruptor atau narapidana kelas atas.
