Dugaan Pengerahan Komcad dalam Demonstrasi Mahasiswa Mengancam Ruang Sipil Indonesia

JAKARTA – Aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Jumat lalu menyisakan sorotan tajam publik. Bukan hanya soal substansi tuntutan massa, namun muncul dugaan kuat mengenai keterlibatan anggota Komponen Cadangan (Komcad) dalam upaya pengamanan lapangan. Fenomena ini memicu alarm bahaya bagi tatanan demokrasi sipil di Indonesia. Kehadiran elemen militer cadangan di tengah kerumunan massa sipil menunjukkan adanya pergeseran fungsi keamanan yang melampaui mandat konstitusi.

Pemerintah membentuk Komcad berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN). Namun, regulasi tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa Komcad berfungsi sebagai kekuatan pendukung bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menghadapi ancaman militer dari luar atau dalam kondisi darurat negara. Pelibatan mereka dalam menangani dinamika penyampaian pendapat di muka umum oleh mahasiswa jelas merupakan bentuk penyimpangan tugas pokok dan fungsi yang sangat serius.

Penyimpangan Fungsi Utama Komponen Cadangan

Para pengamat militer dan aktivis hak asasi manusia menilai bahwa pengerahan Komcad untuk menghadapi demonstran adalah langkah yang tidak proporsional. Komcad tidak memiliki pelatihan khusus mengenai pengendalian massa (crowd control) sebagaimana kepolisian. Penggunaan kekuatan yang berlatar belakang militer terhadap warga sipil berpotensi besar memicu kekerasan fisik dan pelanggaran HAM berat. Kondisi ini menunjukkan bahwa otoritas terkait mungkin mulai kehilangan batas antara pertahanan negara dan keamanan dalam negeri.

Beberapa poin utama mengapa pengerahan Komcad dalam demonstrasi sangat berbahaya meliputi:

• Ketidakjelasan Aturan Pelibatan (Rules of Engagement): Anggota Komcad tidak dibekali protokol negosiasi atau de-eskalasi massa seperti personil Polri.
• Erosi Demokrasi Sipil: Melibatkan elemen militer dalam urusan domestik menciptakan atmosfer ketakutan (chilling effect) bagi warga yang ingin bersuara.
• Benturan Horizontal: Komcad yang notabene adalah warga sipil yang dilatih militer berisiko berbenturan langsung dengan sesama warga sipil, yang bisa memicu konflik sosial yang lebih luas.
• Pelanggaran Mandat UU PSDN: Pengerahan ini melangkahi prosedur pengerahan kekuatan pertahanan yang harus melalui persetujuan DPR dan perintah Presiden dalam konteks pertahanan nasional.

Pemisahan Militer dan Keamanan Sipil yang Kian Kabur

Kejadian di Bundaran HI ini mempertegas kekhawatiran masyarakat sipil mengenai tren militerisme yang merayap masuk ke ranah publik. Seharusnya, pengamanan demonstrasi menjadi domain penuh Kepolisian Republik Indonesia dengan pendekatan humanis. Jika dugaan pengerahan Komcad terbukti benar, maka pemerintah secara tidak langsung telah mengkhianati semangat reformasi yang mengamanatkan pemisahan tegas antara fungsi pertahanan dan keamanan.

Situasi ini mengharuskan lembaga pengawas seperti Komnas HAM dan Ombudsman RI untuk segera melakukan investigasi mendalam. Kita tidak boleh membiarkan preseden ini berlanjut, karena akan melegitimasi penggunaan kekuatan represif terhadap gerakan mahasiswa di masa depan. Analisis mengenai pelanggaran hak berkumpul dan berpendapat seringkali berakar dari ketidakmampuan negara dalam menempatkan instrumen kekuatannya secara tepat sasaran.

Publik menanti klarifikasi resmi dan tindakan tegas terhadap siapa pun yang memerintahkan pengerahan tersebut. Tanpa adanya transparansi, kepercayaan masyarakat terhadap integritas institusi pertahanan akan terus tergerus. Indonesia harus tetap berkomitmen pada koridor supremasi sipil, di mana aspirasi mahasiswa dihadapi dengan dialog, bukan dengan pengerahan personil cadangan militer yang mengancam kebebasan fundamental warga negara.