JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mencatatkan keberhasilan besar dalam upaya pemberantasan ekosistem perjudian daring di Indonesia. Penyidik secara resmi menyita aset berupa uang tunai senilai Rp28,22 miliar yang berasal dari ratusan rekening penampung hasil aktivitas ilegal tersebut. Langkah tegas ini menjadi bagian dari operasi berkelanjutan untuk memutus rantai pendanaan judi online yang memanfaatkan infrastruktur teknologi luar negeri.
Keberhasilan penyitaan ini bermula dari pelacakan mendalam terhadap aliran dana mencurigakan yang mengalir melalui 322 rekening bank domestik. Berdasarkan hasil investigasi, rekening-rekening tersebut berfungsi sebagai jembatan untuk menampung dana dari para pemain sebelum dialihkan ke bandar besar. Menariknya, sistem operasional perjudian ini diketahui menggunakan server yang berlokasi di Finlandia dan Amerika Serikat guna menghindari deteksi otoritas lokal.
Modus Operandi Penampungan Dana dan Pencucian Uang
Para pelaku kejahatan siber ini menggunakan skema yang sangat rapi untuk menyamarkan asal-usul uang. Selain menggunakan identitas palsu untuk membuka rekening, mereka juga memanfaatkan jaringan perbankan yang luas agar transaksi terlihat seperti aktivitas bisnis legal. Hal ini mempertegas bahwa tantangan dalam memberantas judi online bukan sekadar menutup situs, melainkan juga melumpuhkan sistem keuangannya.
- Penyidik mengidentifikasi penggunaan rekening ‘pihak ketiga’ sebagai penampung utama dana setoran.
- Aliran dana mengalir secara berlapis (layering) untuk mempersulit pelacakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- Pemanfaatan server di negara dengan regulasi privasi ketat seperti Finlandia bertujuan untuk mengamankan basis data pemain dan transaksi.
- Adanya indikasi praktik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk mengubah hasil judi menjadi aset lain.
Analisis Hukum dan Tindak Lanjut Penyidikan
Kepolisian saat ini terus melakukan pendalaman guna mengidentifikasi identitas asli dari para pemilik rekening tersebut. Kendati server berada di luar negeri, penyidik optimis dapat menjerat para operator lokal yang membantu operasional jaringan ini di Indonesia. Penegakan hukum ini mengacu pada Pasal 303 KUHP serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Lebih lanjut, Polri juga berkoordinasi dengan interpol dan otoritas keamanan di Finlandia serta Amerika Serikat untuk melacak aktor intelektual di balik jaringan ini. Upaya ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menekan angka kriminalitas digital yang merugikan ekonomi nasional. Masyarakat perlu memahami bahwa keterlibatan dalam ekosistem judi online, baik sebagai pemain maupun penyedia rekening, memiliki konsekuensi hukum yang sangat berat sesuai dengan Undang-Undang ITE yang berlaku di Indonesia.
Langkah masif ini merupakan kelanjutan dari komitmen Kapolri dalam memberantas judi online yang sebelumnya juga menyasar bandar di wilayah lain. Dengan menyita aset finansial, polisi berharap dapat memberikan efek jera sekaligus melemahkan kekuatan operasional para bandar internasional tersebut. Ke depannya, Bareskrim akan memperketat pengawasan terhadap transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan platform pembayaran digital dan aset kripto yang kerap menjadi alat baru dalam pencucian uang judi online.

