JAKARTA – Badan Pengusahaan (BP) Batam secara resmi mengajukan permohonan agar pemerintah pusat memberikan prioritas alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk wilayah-wilayah yang terdampak bencana. Usulan ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Gedung Nusantara I, Senayan. Fokus utama pengajuan tersebut menyasar pada percepatan pemulihan infrastruktur serta bantuan bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat bencana alam.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, memimpin langsung jalannya persidangan tersebut. Ia mencatat bahwa aspirasi dari daerah mitra kerja seperti Batam menjadi krusial di tengah perubahan iklim yang tidak menentu. Pihak BP Batam melalui Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa ketersediaan dana darurat yang fleksibel akan mempercepat respons otoritas daerah dalam memitigasi risiko lebih lanjut.
Kehadiran jajaran pimpinan daerah, termasuk Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra, memperkuat sinergi antara kebijakan lokal dan pusat. Mereka memaparkan data mengenai sejumlah titik rawan bencana di Kepulauan Riau yang memerlukan intervensi anggaran segera. Tanpa dukungan APBN yang terukur, proses rehabilitasi dikhawatirkan akan membebani kas daerah secara berlebihan dan menghambat proyek strategis lainnya.
Urgensi Alokasi Anggaran Strategis untuk Ketahanan Daerah
Amsakar Achmad menjelaskan bahwa Batam sebagai pusat investasi membutuhkan jaminan keamanan infrastruktur yang mumpuni. Gangguan akibat bencana alam tidak hanya merugikan masyarakat secara sosial, tetapi juga mengancam kepercayaan investor internasional. Oleh karena itu, BP Batam menyusun beberapa poin penting dalam usulan anggaran tersebut:
- Pembangunan tanggul pencegah banjir di kawasan industri strategis.
- Modernisasi sistem peringatan dini (early warning system) berbasis teknologi sensor terbaru.
- Penyediaan dana bantuan sosial khusus bagi warga di pesisir yang terdampak cuaca ekstrem.
- Perbaikan akses jalan utama yang menghubungkan pelabuhan dan bandara.
Andre Rosiade menanggapi positif paparan tersebut dan berjanji akan membawa poin-poin ini ke dalam rapat badan anggaran. Menurutnya, Komisi VI DPR RI berkomitmen untuk memastikan setiap rupiah APBN terserap secara tepat sasaran, terutama untuk melindungi aset nasional di daerah khusus seperti Batam. Ia menekankan bahwa efisiensi birokrasi dalam penyaluran dana bencana harus menjadi prioritas utama kementerian terkait.
Analisis Kebutuhan Infrastruktur Tangguh Bencana di Kawasan Ekonomi
Secara analitis, permintaan BP Batam ini mencerminkan kebutuhan transisi menuju pembangunan yang tangguh bencana (disaster resilient infrastructure). Kawasan perdagangan bebas seperti Batam memiliki kompleksitas tinggi karena menghubungkan rantai pasok global. Jika infrastruktur dasar lumpuh akibat bencana, efek domino ekonominya akan terasa hingga ke level nasional. Langkah BP Batam yang aktif berkomunikasi dengan DPR merupakan strategi preventif yang sangat tepat.
Sebagai perbandingan, kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan nasional melalui regulasi yang tertuang dalam situs resmi DPR RI mengenai pengawasan anggaran kementerian dan lembaga. Sinergi ini sekaligus menghubungkan komitmen jangka panjang antara rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dengan visi Indonesia Emas 2045.
Selain membahas anggaran bencana, RDP ini juga mengevaluasi capaian kinerja BP Batam dalam satu semester terakhir. Para anggota dewan meminta adanya transparansi yang lebih ketat dalam penggunaan dana yang telah dialokasikan sebelumnya. Dengan pengawasan yang intensif, diharapkan tidak ada celah penyalahgunaan anggaran di tengah situasi darurat bencana.
Langkah progresif ini melengkapi diskusi sebelumnya mengenai percepatan investasi di Kepulauan Riau. Publik menanti realisasi dari usulan ini agar Batam tetap menjadi motor penggerak ekonomi yang aman dan stabil bagi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah kini bersiap menyusun detail teknis penggunaan dana tersebut sembari menunggu keputusan final dari Senayan.
