PALANGKA RAYA – Kabut asap pekat yang menyelimuti wilayah Kalimantan dan Sumatra kini bukan sekadar ancaman kesehatan masyarakat, melainkan telah bermutasi menjadi hulu ledak krisis ekonomi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pekerja sektor informal. Penurunan kualitas udara yang ekstrem memaksa warga membatasi aktivitas di luar ruangan, yang secara otomatis memutus rantai pendapatan pedagang harian dan pengemudi transportasi daring. Kondisi ini menciptakan dilema kemanusiaan yang mendalam: bertahan di rumah berarti lapar, sementara bekerja di luar berarti mempertaruhkan nyawa dengan menghirup udara beracun.
Dilema Kesehatan dan Kebutuhan Perut di Tengah Polusi
Para pelaku sektor informal menghadapi situasi yang kian terjepit saat indeks standar pencemaran udara (ISPU) menunjukkan level tidak sehat hingga berbahaya. Pedagang soto di Palangka Raya hingga pengemudi ojek online (ojol) di Pekanbaru dan Banjarmasin melaporkan penurunan omzet yang sangat signifikan. Mereka harus berjibaku dengan rasa sesak napas dan sakit kepala yang mendera setiap hari demi membawa pulang rupiah yang jumlahnya kian menipis.
- Penurunan jumlah pelanggan fisik secara drastis karena warga menghindari paparan asap luar ruangan.
- Peningkatan biaya kesehatan mandiri untuk membeli masker standar medis dan obat-obatan saluran pernapasan.
- Risiko kecelakaan kerja yang meningkat akibat jarak pandang yang terbatas di jalan raya bagi driver ojol.
- Lonjakan harga bahan baku pangan yang dipicu oleh terganggunya jalur distribusi logistik antarwilayah.
Fenomena ini menunjukkan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak bisa hanya dipandang dari sudut pandang pemadaman api semata. Pemerintah perlu melihat aspek pemulihan ekonomi bagi mereka yang berada di garis depan paparan asap. Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, kemiskinan struktural di wilayah terdampak asap berpotensi meningkat seiring dengan hilangnya daya beli masyarakat secara masif.
Penurunan Omzet yang Drastis bagi Sektor Informal
Analisis di lapangan menunjukkan bahwa pendapatan harian pedagang kecil merosot lebih dari 50 persen dibandingkan kondisi normal. Sektor kuliner pinggir jalan menjadi yang paling terdampak karena konsumen enggan makan di tempat yang terbuka. Kondisi serupa menimpa pengemudi ojol yang mengandalkan pesanan layanan antar jemput penumpang; penurunan mobilitas warga berarti penurunan orderan yang masuk ke aplikasi mereka.
Seiring dengan meluasnya titik panas, pelaku usaha berharap ada skema bantuan atau kompensasi yang konkret dari pemerintah daerah. Berkaca pada strategi pemulihan ekonomi daerah sebelumnya, penguatan literasi digital bagi UMKM sebenarnya bisa menjadi solusi agar mereka tetap bisa berjualan melalui platform daring tanpa harus terpapar asap secara langsung. Namun, kendala infrastruktur dan biaya pengemasan seringkali menjadi hambatan bagi pedagang kecil di pasar tradisional.
Langkah Mitigasi dan Perlindungan Pekerja Lapangan
Untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah bencana kabut asap, diperlukan langkah-langkah mitigasi yang komprehensif dari berbagai pemangku kepentingan. Ketahanan ekonomi warga tidak akan kuat jika beban biaya hidup terus meroket sementara pendapatan mereka tergerus oleh bencana tahunan ini. Beberapa poin krusial yang harus segera diimplementasikan meliputi:
- Pemberian subsidi masker respirator dan vitamin gratis bagi pekerja lapangan seperti ojol dan pedagang kaki lima.
- Penyediaan ruang publik berpenjaring udara (air purifier) sebagai shelter ekonomi bagi pedagang kecil.
- Relaksasi pinjaman atau kredit mikro bagi pelaku UMKM yang terdampak langsung secara finansial oleh kabut asap.
- Pengawasan ketat terhadap harga bahan pokok oleh Satgas Pangan untuk mencegah spekulasi harga di tengah bencana.
Informasi real-time mengenai kualitas udara yang disediakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) seharusnya menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menentukan status tanggap darurat ekonomi, bukan hanya tanggap darurat bencana. Dengan data yang akurat, penyaluran bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran bagi warga yang benar-benar kehilangan mata pencaharian akibat asap.
Artikel ini menjadi pengingat bahwa di balik angka-angka statistik polusi udara, ada napas yang tersenggal dan dompet yang kian kosong dari jutaan rakyat kecil di Kalimantan dan Sumatra. Penanganan karhutla harus melibatkan strategi perlindungan ekonomi yang lebih inklusif agar dampak buruknya tidak terus berulang setiap tahun tanpa ada solusi yang memberikan rasa aman secara finansial.
