JAKARTA – Kebijakan mengenai pengelolaan dana pesangon tenaga kerja memasuki babak baru seiring dengan rencana pemerintah mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Melalui regulasi ini, pemerintah mewajibkan setiap pengusaha untuk menyetorkan dana cadangan pesangon dalam skema Program Pensiun Tambahan. Langkah ini bertujuan menjamin kepastian pembayaran hak buruh ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) atau saat memasuki masa pensiun.
Selama ini, banyak pemberi kerja yang mengeluhkan beban pembayaran pesangon yang membengkak secara mendadak saat perusahaan harus melakukan efisiensi. Sebaliknya, para pekerja sering kali menghadapi situasi sulit karena perusahaan tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk membayar pesangon sesuai ketentuan UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, skema pencadangan dana secara rutin sejak awal masa kerja menjadi solusi teknis yang sedang dimatangkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Mekanisme dan Besaran Iuran Dana Cadangan Pesangon
Pemerintah merancang Program Pensiun Tambahan ini agar bersifat wajib bagi pekerja dengan kriteria penghasilan tertentu. Pengusaha nantinya akan menyisihkan persentase tertentu dari upah bulanan pekerja untuk dikelola oleh lembaga pengelola dana pensiun. Berikut adalah poin-poin penting mengenai mekanisme setoran tersebut:
- Pemerintah menetapkan batas pendapatan minimal bagi pekerja yang wajib mengikuti program ini agar tidak memberatkan buruh berpenghasilan rendah.
- Pengusaha wajib menyetorkan iuran secara berkala kepada pengelola yang ditunjuk, baik itu BPJS Ketenagakerjaan maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
- Skema ini berbeda dengan Jaminan Hari Tua (JHT) atau Jaminan Pensiun (JP) yang sudah ada, namun fungsinya akan saling menguatkan dalam memberikan perlindungan sosial.
- Pengawasan ketat dari OJK memastikan bahwa dana cadangan ini aman dari risiko investasi yang ugal-ugalan oleh lembaga pengelola.
Siapa yang Mengelola Dana Tersebut dan Isu Danantara
Muncul spekulasi kuat di kalangan pelaku usaha mengenai keterlibatan Badan Pengelola Investasi Danantara dalam mengelola dana ini. Namun, secara legalitas, UU P2SK lebih banyak memberikan mandat pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengoordinasikan lembaga pengelola dana pensiun yang sudah ada. Hingga saat ini, pemerintah belum secara resmi menetapkan Danantara sebagai pengelola tunggal dana pesangon, karena fokus Danantara lebih kepada pengelolaan aset strategis negara dan sovereign wealth fund.
Keputusan mengenai siapa yang berhak mengelola dana triliunan rupiah ini tentu sangat sensitif. Jika merujuk pada ekosistem yang ada, BPJS Ketenagakerjaan memiliki infrastruktur paling siap, namun pihak swasta melalui DPLK juga menuntut porsi yang adil untuk menciptakan persaingan sehat di sektor keuangan. Integrasi data antara kementerian dan lembaga pengelola menjadi kunci agar proses klaim di masa depan tidak menemui hambatan birokrasi.
Dampak Bagi Iklim Usaha dan Perlindungan Pekerja
Analisis ekonomi menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki dua sisi mata uang. Di satu sisi, pengusaha harus menyesuaikan struktur arus kas mereka untuk memenuhi kewajiban iuran tambahan. Namun di sisi lain, perusahaan mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan dari risiko kebangkrutan akibat tagihan pesangon masif di masa depan. Pengamat ketenagakerjaan menilai aturan ini merupakan kelanjutan dari reformasi regulasi yang dimulai sejak UU Cipta Kerja untuk menciptakan pasar kerja yang lebih fleksibel namun tetap aman.
Pekerja juga mendapatkan keuntungan berupa kepastian pencairan dana. Dalam skema lama, pekerja sering kali harus menempuh jalur hukum di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) hanya untuk menagih hak pesangon mereka. Dengan adanya dana cadangan yang sudah disetor ke pemerintah atau lembaga independen, risiko gagal bayar dari pihak perusahaan dapat ditekan hingga level minimal. Ke depannya, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia saat memasuki usia non-produktif.

