Mengapa Komisi III DPR Hindari Pasal Illicit Enrichment dalam RUU Perampasan Aset

Date:

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus mematangkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang menjadi instrumen krusial dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, sebuah poin krusial menjadi sorotan publik ketika Komisi III DPR memutuskan untuk tidak memasukkan klausul illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak sah ke dalam regulasi tersebut. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Keputusan ini memicu perdebatan sengit di kalangan akademisi dan aktivis anti-korupsi. DPR berargumen bahwa konsep illicit enrichment berpotensi menabrak asas praduga tak bersalah yang dijamin oleh konstitusi. Menurut pandangan parlemen, memaksa seseorang membuktikan asal-usul kekayaannya tanpa adanya bukti permulaan tindak pidana yang kuat dapat membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

Pertentangan Antara Hak Asasi dan Efektivitas Penegakan Hukum

Komisi III DPR memandang bahwa penerapan illicit enrichment secara mentah dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Habiburokhman menjelaskan bahwa hukum Indonesia menjunjung tinggi prinsip bahwa beban pembuktian berada pada jaksa penuntut umum, bukan pada terdakwa. Jika pasal ini diterapkan tanpa batasan yang jelas, maka setiap warga negara yang mengalami lonjakan kekayaan drastis bisa langsung menjadi target kriminalisasi tanpa adanya delik pidana asal (predicate crime).

Beberapa poin utama yang menjadi alasan keberatan Komisi III antara lain:

  • Perlindungan terhadap hak milik pribadi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.
  • Kekhawatiran akan terjadinya penyalahgunaan wewenang (abuse of power) oleh lembaga penegak hukum untuk kepentingan politik.
  • Kesulitan teknis dalam menentukan batasan antara kekayaan hasil usaha legal dan hasil tindak pidana jika tidak ada bukti transaksi yang jelas.
  • Perlunya sinkronisasi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sudah ada agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi.

Standar Internasional UNCAC vs Kekhawatiran Domestik

Padahal, jika merujuk pada standar global, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 sebenarnya sangat menyarankan kriminalisasi illicit enrichment. Pasal 20 UNCAC menyatakan bahwa negara peserta harus mempertimbangkan untuk mengadopsi langkah-langkah legislatif guna menetapkan peningkatan aset pejabat publik yang signifikan sebagai tindak pidana jika tidak dapat dijelaskan secara wajar.

Ketidakhadiran pasal ini dalam draf RUU Perampasan Aset dianggap oleh sebagian pihak sebagai pelemahan terhadap upaya pengejaran aset hasil kejahatan. Analisis hukum menunjukkan bahwa tanpa illicit enrichment, aparat penegak hukum akan tetap kesulitan merampas aset milik koruptor yang disembunyikan melalui tangan pihak ketiga atau yang didapat dari praktik gratifikasi yang sulit dibuktikan secara konvensional.

Dampak Absennya Pasal Kekayaan Tidak Wajar dalam Regulasi

Banyak pihak menilai bahwa RUU Perampasan Aset seharusnya menjadi jawaban atas lambatnya pengembalian kerugian negara selama ini. Dengan tidak adanya aturan mengenai kekayaan tidak wajar, efektivitas undang-undang ini dalam menjangkau para pelaku ‘kerah putih’ kemungkinan besar akan berkurang. Sebelumnya, dalam pembahasan regulasi terkait lainnya, para ahli sering menekankan pentingnya integrasi antara sistem pelaporan LHKPN dengan tindakan hukum yang nyata jika ditemukan ketidaksesuaian yang ekstrem.

Namun, DPR tetap bersikukuh bahwa regulasi yang dihasilkan harus bersifat moderat. Mereka berjanji bahwa meskipun illicit enrichment tidak diatur secara eksplisit, mekanisme non-conviction based asset forfeiture (perampasan aset tanpa tuntutan pidana) tetap akan menjadi senjata utama dalam draf yang sedang dibahas. Hal ini diharapkan mampu menjadi jalan tengah untuk merampas aset hasil kejahatan tanpa harus melanggar prinsip-prinsip HAM yang mendasar.

Share post:

Berlangganan

spot_imgspot_img

Populer

More like this
Related

Pramono Anung Sabet Penghargaan Bergengsi Detikcom Awards 2026 Berkat Transformasi Transportasi Jakarta

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara resmi...

Persib Bandung Libas Shan United dan Segera Alihkan Fokus ke Bali United

BANDUNG - Persib Bandung menunjukkan taringnya di level internasional...

KPK Selidiki Skandal Penunjukan Langsung Proyek Dana Siap Pakai BNPB

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengintensifkan penyidikan terkait...

Pertumbuhan Populasi Muslim Dunia Diprediksi Melampaui Kristen dalam Dekade Mendatang

WASHINGTON - Lembaga riset internasional terkemuka, Pew Research Center,...