MANILA – Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte kini tengah menjadi sorotan dunia internasional setelah tim hukumnya mengungkapkan penurunan kondisi kesehatan mental sang mantan pemimpin. Pria yang populer dengan julukan ‘The Punisher’ ini kabarnya mengalami gejala hilang ingatan parah atau demensia kognitif yang mengkhawatirkan. Kondisi tersebut muncul tepat saat tekanan dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) semakin menguat terkait dugaan kejahatan kemanusiaan selama masa pemerintahannya.
Kabar mengenai melemahnya ingatan Duterte ini memicu perdebatan sengit di kalangan pengamat politik dan aktivis hak asasi manusia. Beberapa pihak melihat ini sebagai konsekuensi alami dari usia Duterte yang sudah menginjak 79 tahun. Namun, banyak kritikus yang curiga bahwa pengumuman kondisi medis ini merupakan manuver hukum untuk menghindari pertanggungjawaban di meja hijau internasional. Pengacara Duterte bahkan melaporkan bahwa kliennya terkadang gagal mengenali nama-nama anggota tim hukumnya sendiri saat berdiskusi mengenai strategi pembelaan.
Kontroversi Kondisi Kesehatan Rodrigo Duterte
Penurunan fungsi kognitif yang dialami Duterte ini mencakup ketidakmampuan mengingat detail-detail krusial dari kebijakan yang pernah ia tetapkan. Hal ini menjadi paradoks mengingat Duterte sebelumnya dikenal sebagai orator yang tajam dan memiliki ingatan kuat terhadap musuh-musuh politiknya. Kondisi kesehatan ini muncul setelah serangkaian pemeriksaan medis yang menunjukkan adanya komplikasi kesehatan yang lebih luas.
- Duterte dilaporkan sering mengalami disorientasi waktu dan tempat saat melakukan pertemuan internal.
- Kegagalan mengenali rekan lama dan pengacara pribadinya menjadi indikator utama keparahan kondisinya.
- Tim medis menyarankan agar Duterte membatasi aktivitas publik yang memerlukan konsentrasi tinggi.
- Pihak keluarga menyatakan bahwa faktor kelelahan fisik bertahun-tahun telah memengaruhi fungsi saraf pusatnya.
Meskipun tim hukum menekankan bahwa kondisi ini murni masalah medis, para penyintas dari ‘War on Drugs’ di Filipina merasa skeptis. Mereka menuntut agar pemeriksaan medis dilakukan oleh tim independen yang ditunjuk oleh badan internasional untuk memastikan objektivitas diagnosis tersebut.
Tekanan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) Terhadap Sang Punisher
ICC terus bergerak maju dalam menyelidiki ribuan kematian yang terjadi selama kampanye anti-narkoba Duterte dari tahun 2016 hingga 2022. Lembaga internasional ini memiliki mandat untuk mengejar individu yang paling bertanggung jawab atas pembunuhan sistematis yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Hingga saat ini, pemerintah Filipina di bawah Presiden Ferdinand Marcos Jr. menunjukkan sikap yang fluktuatif terkait kerja sama dengan ICC.
Data dari Human Rights Watch menunjukkan bahwa angka kematian selama masa jabatan Duterte jauh melampaui angka resmi pemerintah. Fakta inilah yang menjadi dasar kuat bagi jaksa ICC untuk tetap menuntut kehadiran Duterte di pengadilan, terlepas dari kondisi kesehatannya yang dilaporkan menurun. Jika Duterte terbukti tidak kompeten secara mental untuk menjalani persidangan, maka proses hukum internasional ini bisa menghadapi jalan buntu yang panjang.
Analisis: Strategi Medis dalam Kasus Hukum Internasional
Secara historis, klaim kesehatan seringkali menjadi perisai bagi para mantan pemimpin dunia yang terjerat kasus hukum. Strategi ini bertujuan untuk menunda atau membatalkan proses persidangan dengan alasan kemanusiaan. Dalam konteks Duterte, pengungkapan hilangnya ingatan secara mendadak ini bisa menjadi bagian dari strategi ‘unfitness to stand trial’ atau ketidaklayakan untuk diadili.
- Strategi ini sering digunakan untuk mengulur waktu hingga situasi politik dalam negeri berubah.
- Klaim medis dapat menurunkan tensi tekanan publik internasional terhadap pemerintah petahana.
- Opini publik seringkali terbelah antara rasa iba terhadap lansia dan tuntutan keadilan bagi korban.
Analisis ini menunjukkan bahwa kasus Duterte akan menjadi ujian besar bagi kredibilitas ICC dalam menangani pemimpin yang menggunakan kondisi kesehatan sebagai pembelaan. Jika ICC gagal menembus tembok ‘hilang ingatan’ ini, maka preseden buruk mungkin akan tercipta bagi penegakan HAM di masa depan. Masyarakat internasional kini menunggu apakah bukti-bukti medis yang diajukan Duterte mampu meyakinkan hakim internasional atau justru akan dianggap sebagai sandiwara hukum semata.
