SOLO – Langkah Pemerintah Kota Solo yang memasang baliho ucapan selamat ulang tahun ke-65 untuk Presiden Joko Widodo memicu reaksi negatif dari internal partai politik daerah. Ketua DPC Gerindra Solo, Ardianto, secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya terhadap kebijakan tersebut karena menganggap penggunaan fasilitas atau anggaran daerah untuk ucapan personal bersifat berlebihan. Ardianto menilai bahwa baliho-baliho yang tersebar di berbagai sudut jalan protokol tersebut tidak memiliki urgensi yang mendesak bagi kepentingan masyarakat luas.
Kritik ini mencuat setelah masyarakat mendapati sejumlah alat peraga luar ruang milik pemerintah kota yang menampilkan wajah Presiden Jokowi dengan narasi ucapan selamat. Meskipun Jokowi merupakan putra daerah sekaligus mantan Wali Kota yang sangat dihormati, Gerindra memandang bahwa institusi pemerintah seharusnya lebih fokus pada pelayanan publik daripada seremoni visual yang bersifat personal. Persoalan ini kemudian berkembang menjadi diskusi hangat mengenai batasan antara penghormatan kepada pimpinan negara dan etika penggunaan anggaran daerah.
Alasan Penolakan Gerindra Terhadap Baliho Pemkot Solo
Ardianto menekankan bahwa kritik yang ia sampaikan merupakan bentuk kontrol sosial terhadap jalannya roda pemerintahan di tingkat lokal. Menurutnya, ada beberapa poin krusial yang mendasari kekecewaan DPC Gerindra Solo terhadap tindakan Pemerintah Kota Solo tersebut:
- Urgensi dan Manfaat Publik: Pemasangan baliho tersebut dianggap tidak memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan warga atau perbaikan layanan publik di kota tersebut.
- Netralitas Institusi: Pemerintah kota seharusnya menjaga jarak aman dari aktivitas yang bisa ditafsirkan sebagai bentuk pencitraan politik personal, meskipun subjeknya adalah Presiden.
- Efisiensi Anggaran: Penggunaan dana yang kemungkinan berasal dari APBD untuk keperluan non-strategis seperti ucapan ulang tahun memicu pertanyaan mengenai prioritas pembangunan daerah.
- Potensi Kecemburuan Sosial: Langkah ini bisa menciptakan standar ganda jika di masa depan ada tokoh bangsa lain yang tidak mendapatkan perlakuan serupa dari pemerintah daerah.
Tinjauan Etika Penggunaan Fasilitas Negara untuk Pencitraan
Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, setiap pengeluaran anggaran harus memiliki landasan hukum dan asas kemanfaatan yang jelas. Fenomena baliho ucapan selamat ini seringkali berada di wilayah abu-abu antara tradisi penghormatan (budaya) dan aturan birokrasi yang kaku. Jika kita merujuk pada prinsip-prinsip yang sering dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat terkait fungsi pengawasan, setiap tindakan eksekutif harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan administratif kepada konstituen.
Selain itu, peristiwa ini juga mengaitkan kembali ingatan publik pada dinamika politik lokal di mana hubungan antarpartai seringkali memanas menjelang kontestasi politik tertentu. Meskipun Gerindra dan Presiden Jokowi berada dalam satu payung koalisi di tingkat nasional, kritik tajam di level daerah seperti yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa dinamika internal partai tetap berjalan secara kritis dan objektif. Kejadian ini mengingatkan kita pada artikel sebelumnya mengenai pentingnya transparansi anggaran belanja media oleh pemerintah daerah agar tidak menjadi alat politik praktis.
Analisis: Dampak Branding Politik di Ruang Publik
Secara mendalam, penggunaan baliho oleh pemerintah daerah untuk ucapan personal mencerminkan masih kuatnya budaya patronase dalam politik Indonesia. Masyarakat perlu memahami bahwa ruang publik bukan sekadar tempat untuk menampilkan wajah pejabat, melainkan medium komunikasi kebijakan yang edukatif. Para pengamat politik menyarankan agar pemerintah lebih inovatif dalam merayakan momentum nasional atau personal tokoh bangsa tanpa harus membebani estetika kota dengan baliho fisik yang masif.
Oleh karena itu, protes dari Gerindra Solo ini seharusnya menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Solo untuk mengevaluasi kembali strategi komunikasi publik mereka. Ke depannya, transparansi mengenai sumber dana pemasangan media luar ruang harus dibuka secara gamblang untuk menghindari kegaduhan serupa. Institusi pemerintah perlu mengedepankan program-program yang lebih menyentuh kebutuhan akar rumput daripada sekadar seremoni visual di jalanan yang memicu kontroversi di tengah masyarakat.
