SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, kini berada di bawah mikroskop publik setelah mencuatnya rencana pengadaan mobil dinas baru yang fantastis. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,5 miliar hanya untuk kendaraan operasional orang nomor satu di Benua Etam tersebut. Kebijakan ini segera memicu gelombang kritik pedas, mengingat Rudy Mas’ud memiliki latar belakang sebagai pengusaha tajir dengan total kekayaan pribadi yang menembus angka ratusan miliar rupiah.
Publik mempertanyakan urgensi penggunaan dana APBD untuk fasilitas mewah di tengah tantangan pembangunan infrastruktur daerah yang belum merata. Sebagai pejabat publik, keputusan ini dianggap melukai empati masyarakat, terutama saat pemerintah pusat terus menggaungkan efisiensi anggaran. Transparansi mengenai spesifikasi kendaraan dan alasan di balik pemilihan harga yang selangit tersebut menjadi tuntutan utama para aktivis dan pengamat kebijakan publik di Kalimantan Timur.
Bedah Kekayaan Fantastis Rudy Mas’ud dalam LHKPN
Berdasarkan data yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Rudy Mas’ud melaporkan total kekayaan bersih mencapai Rp166 miliar. Kekayaan ini didominasi oleh aset properti dan kepemilikan saham di berbagai perusahaan minyak dan gas. Berikut adalah rincian aset yang menjadi sorotan:
- Kepemilikan puluhan bidang tanah dan bangunan yang tersebar di wilayah Kalimantan Timur hingga Jakarta dengan nilai estimasi melampaui Rp100 miliar.
- Koleksi alat transportasi dan mesin pribadi yang mencakup berbagai kendaraan kelas atas, menunjukkan profil finansial yang sangat mapan.
- Surat berharga dan kas setara kas yang memberikan likuiditas tinggi bagi sang gubernur dalam menjalankan aktivitas bisnis maupun pribadinya.
- Harta bergerak lainnya yang nilainya mencapai miliaran rupiah, menambah daftar panjang aset yang ia miliki sebelum maupun sesudah menjabat.
Anda dapat memverifikasi detail laporan ini secara langsung melalui situs resmi LHKPN KPK untuk melihat transparansi aset pejabat negara. Tingginya angka kekayaan pribadi ini seharusnya menjadi alasan kuat bagi gubernur untuk tidak lagi membebani anggaran daerah dengan pengadaan fasilitas yang bersifat konsumtif dan berlebihan.
Polemik Pengadaan Mobil Dinas Mewah Senilai Rp8,5 Miliar
Rencana pembelian mobil dinas seharga Rp8,5 miliar tersebut bukan sekadar angka, melainkan representasi dari prioritas anggaran yang dianggap keliru. Banyak pihak menilai bahwa pengadaan ini tidak selaras dengan semangat pengabdian. Alih-alih menggunakan kendaraan dinas yang sudah ada atau memilih opsi yang lebih ekonomis, pemerintah provinsi justru memilih merek premium yang harganya setara dengan pembangunan puluhan unit rumah layak huni bagi warga miskin.
Analisis tajam dari para akademisi menyebutkan bahwa pola konsumsi pejabat daerah sering kali terjebak dalam jebakan simbol status. Mereka lebih mengutamakan kemewahan protokoler daripada efektivitas fungsi. Dalam artikel sebelumnya mengenai evaluasi serapan APBD Kaltim, terlihat bahwa masih ada celah besar dalam alokasi dana untuk sektor pelayanan dasar yang seharusnya menjadi fokus utama ketimbang belanja kendaraan dinas.
Tinjauan Etika Pejabat Publik dan Realita Infrastruktur Kaltim
Secara etis, seorang pemimpin daerah seharusnya menunjukkan gaya hidup bersahaja saat menjabat, terlepas dari seberapa besar kekayaan pribadinya. Pengadaan mobil dinas mewah ini mengirimkan pesan negatif kepada masyarakat tentang bagaimana uang pajak dikelola. Kalimantan Timur masih menghadapi persoalan klasik seperti jalan rusak di wilayah pelosok dan akses air bersih yang belum menyeluruh, yang seharusnya mendapatkan prioritas pendanaan lebih besar.
Kritik ini diharapkan menjadi alarm bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim untuk lebih ketat dalam melakukan fungsi pengawasan anggaran. Jangan sampai pengadaan fasilitas mewah lolos tanpa evaluasi mendalam mengenai azas manfaatnya bagi rakyat banyak. Reformasi birokrasi tidak hanya soal digitalisasi pelayanan, tetapi juga soal pergeseran mentalitas pejabat dari mentalitas ‘dilayani’ menjadi ‘melayani’ dengan integritas dan kesederhanaan.
