BOGOR – Kehidupan warga di Kampung Cisadon, Desa Purwasari, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, menggambarkan sebuah kontras yang tajam dalam pembangunan nasional. Meski wilayah ini hanya berjarak sekitar tujuh kilometer dari kediaman pribadi Presiden terpilih Prabowo Subianto di Bojong Koneng, warga setempat belum pernah merasakan aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Ketertinggalan infrastruktur ini memaksa masyarakat untuk bertahan hidup dengan teknologi seadanya guna memenuhi kebutuhan energi dasar mereka.
Ketimpangan akses energi ini menjadi sorotan tajam karena lokasinya yang berada di lingkar kekuasaan. Selama puluhan tahun, warga Cisadon mengandalkan kincir air tradisional sebagai satu-satunya tumpuan untuk menghasilkan listrik. Kondisi ini mencerminkan tantangan besar bagi pemerintah dalam menuntaskan rasio elektrifikasi, terutama di daerah-daerah yang secara geografis sulit terjangkau namun berada dekat dengan pusat peradaban.
Ketergantungan Warga pada Kincir Air Tradisional
Masyarakat Kampung Cisadon memutar otak demi mendapatkan penerangan di malam hari. Mereka merakit kincir air secara swadaya yang memanfaatkan aliran sungai di sekitar pemukiman. Namun, sumber energi alternatif ini memiliki keterbatasan besar dan sangat bergantung pada kondisi alam. Berikut adalah beberapa fakta terkait penggunaan kincir air di Cisadon:
- Kapasitas daya yang dihasilkan sangat terbatas, hanya cukup untuk menyalakan beberapa lampu dan mengisi daya ponsel.
- Efektivitas kincir menurun drastis saat musim kemarau ketika debit air sungai mengecil.
- Warga harus mengeluarkan biaya perawatan mandiri yang tidak sedikit jika komponen kincir mengalami kerusakan akibat banjir.
- Alat elektronik modern seperti lemari es atau mesin cuci tidak mungkin beroperasi dengan daya yang tidak stabil.
Ironi Geografis di Dekat Rumah Presiden
Posisi Kampung Cisadon yang sangat dekat dengan ‘Padepokan Garuda Yaksa’ milik Presiden Prabowo Subianto menciptakan narasi yang memprihatinkan. Bagaimana mungkin sebuah wilayah di Kabupaten Bogor yang notabene adalah penyangga ibu kota, masih terisolasi dari jaringan listrik nasional? Analisis mendalam menunjukkan bahwa status lahan dan akses jalan yang ekstrem menjadi penghambat utama bagi PLN untuk menarik kabel transmisi ke wilayah tersebut.
Pemerintah daerah dan pusat perlu segera melakukan koordinasi lintas sektoral untuk memecahkan kebuntuan ini. Mengingat komitmen pemerintah dalam target Rasio Elektrifikasi 100 Persen, kasus Cisadon seharusnya menjadi prioritas utama. Penanganan masalah ini tidak hanya soal teknis kabel, tetapi juga soal kemauan politik untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, sesuai dengan semangat yang sering digaungkan oleh Presiden Prabowo dalam berbagai pidatonya.
Tantangan Infrastruktur dan Harapan Masa Depan
Ketiadaan listrik berdampak domino pada sektor-sektor lain, terutama pendidikan dan ekonomi lokal. Anak-anak di Cisadon kesulitan belajar di malam hari, sementara potensi wisata alam yang ada di kampung tersebut sulit berkembang optimal tanpa dukungan energi yang stabil. Warga sangat berharap agar pemerintahan baru memberikan perhatian khusus pada kampung-kampung ‘terlupakan’ yang lokasinya tersembunyi di balik perbukitan Bogor.
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pemerintah dapat mempertimbangkan solusi energi terbarukan jika penarikan kabel PLN dianggap terlalu mahal atau merusak ekosistem hutan. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang lebih modern atau penggunaan panel surya komunal bisa menjadi solusi jangka pendek yang efektif. Sebelumnya, kasus serupa di beberapa daerah terpencil telah berhasil diatasi dengan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
Kisah Kampung Cisadon adalah pengingat bahwa pekerjaan rumah pemerintah dalam memeratakan pembangunan masih sangat menumpuk. Menjelang masa kepemimpinan yang baru, publik menanti langkah nyata dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyinari ‘tetangganya’ sendiri yang selama ini hidup dalam bayang-bayang kegelapan infrastruktur.
