JAKARTA – Rencana ambisius pemerintah untuk mentransformasi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi penyedia layanan kesehatan melalui Klinik Pratama menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Para pakar kesehatan menilai langkah ini sebagai kebijakan yang terlalu dipaksakan dan tidak berpijak pada realita operasional di lapangan. Meskipun memiliki niat mulia untuk mendekatkan akses kesehatan, proyek ini berpotensi menjadi beban baru bagi struktur koperasi yang belum stabil.
Kritik ini muncul bukan tanpa alasan yang kuat. Membangun sebuah fasilitas kesehatan tingkat pertama membutuhkan standar regulasi yang sangat ketat, mulai dari infrastruktur hingga ketersediaan alat medis yang bersertifikat. Pemerintah harus menyadari bahwa mengubah fungsi ekonomi koperasi menjadi fungsi pelayanan kesehatan bukan sekadar membalikkan telapak tangan.
Kendala Finansial dan Investasi Alat Medis yang Tinggi
Pakar kesehatan menekankan bahwa aspek finansial menjadi hambatan utama dalam mewujudkan rencana ini. Mengoperasikan Klinik Pratama menuntut modal kerja yang besar dan arus kas yang stabil untuk pengadaan obat-obatan serta pemeliharaan alat kesehatan secara berkala. Koperasi Desa Merah Putih saat ini diprediksi akan kesulitan memenuhi standar tersebut tanpa suntikan dana masif dari pihak luar.
- Penyediaan bangunan yang sesuai standar sterilisasi dan tata ruang medis.
- Pengadaan alat kesehatan dasar yang wajib memiliki izin edar resmi.
- Biaya operasional harian termasuk pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun (B3).
- Sistem administrasi digital yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan.
Oleh karena itu, jika pemerintah tetap memaksakan agenda ini tanpa skema pendanaan yang jelas, Kopdes Merah Putih justru berisiko mengalami kebangkrutan sebelum sempat memberikan layanan prima kepada masyarakat desa. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa pemerintah perlu mengkaji ulang prioritas pengembangan koperasi tersebut agar lebih fokus pada penguatan ekonomi kerakyatan terlebih dahulu.
Krisis Sumber Daya Manusia Kesehatan di Sektor Koperasi
Selain persoalan dana, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi ganjalan serius lainnya. Sebuah Klinik Pratama wajib memiliki dokter umum, perawat, apoteker, dan tenaga administrasi yang bersertifikat resmi. Namun, distribusi tenaga medis di Indonesia masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sehingga merekrut mereka untuk bekerja di bawah naungan koperasi desa merupakan tantangan yang luar biasa berat.
Pemerintah sebelumnya telah berupaya menguatkan peran koperasi melalui regulasi Kementerian Kesehatan, namun sinkronisasi antara regulasi kesehatan dan aturan perkoperasian sering kali tumpang tindih. Kurangnya insentif bagi tenaga medis untuk bekerja di klinik milik desa akan membuat operasional klinik menjadi pincang dan tidak berkelanjutan secara profesional.
Analisis mendalam menunjukkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Daripada membangun entitas baru yang berisiko gagal, pemerintah sebaiknya memperkuat Puskesmas yang sudah ada atau menjalin kemitraan strategis antara Kopdes Merah Putih dengan penyedia layanan kesehatan swasta yang sudah mapan. Hubungan ini akan jauh lebih rasional daripada memaksakan koperasi desa memikul beban medis yang bukan merupakan kompetensi utamanya.
Sebagai catatan tambahan, artikel ini melengkapi bahasan sebelumnya mengenai urgensi revitalisasi koperasi desa yang harus dimulai dari sektor hulu yakni produksi pangan, bukan langsung melompat ke sektor jasa kesehatan yang memiliki risiko tinggi dan regulasi yang sangat kompleks.
