JAKARTA – Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta, Kolonel Chk Andri Wijaya, secara resmi mengungkapkan motif di balik aksi brutal empat anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Menurut keterangan otoritas militer tersebut, tindakan penyiraman air keras yang menimpa Andrie dilatari oleh dendam pribadi para pelaku. Pernyataan ini segera memicu diskursus publik yang luas mengenai transparansi dan akuntabilitas aparat keamanan dalam menangani kasus yang melibatkan pembela hak asasi manusia.
Kejadian tragis ini bermula ketika para pelaku merencanakan serangan fisik yang bertujuan mencederai korban secara permanen. Meskipun pihak militer menekankan bahwa tindakan ini tidak berkaitan dengan institusi, banyak pihak meragukan narasi tersebut mengingat latar belakang korban sebagai aktivis yang vokal mengkritik kebijakan negara. Oditurat Militer saat ini terus melakukan pendalaman materiil guna memastikan tidak ada fakta hukum yang terabaikan selama proses persidangan berlangsung.
Pengakuan Dendam Pribadi di Balik Teror Air Keras
Kolonel Chk Andri Wijaya menegaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, keempat prajurit tersebut bertindak atas inisiatif kolektif yang didorong oleh rasa sakit hati. Namun, ia tidak merinci secara mendetail peristiwa spesifik apa yang memicu dendam mendalam hingga para pelaku tega menggunakan air keras. Publik menangkap kesan bahwa narasi ‘dendam pribadi’ sering kali menjadi tameng untuk melokalisir kesalahan pada individu (oknum) agar tidak merembet ke evaluasi sistemik lembaga intelijen.
- Pelaku terdiri dari empat anggota aktif BAIS TNI yang memiliki keahlian khusus.
- Korban merupakan Andrie Yunus, aktivis yang aktif di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
- Alat bukti berupa cairan kimia dan kendaraan yang digunakan pelaku telah disita oleh penyidik militer.
- Pihak Oditurat menjanjikan proses hukum yang transparan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
Kejanggalan Narasi Dendam Kolektif Oknum Intelijen
Secara kritis, penggunaan alasan dendam pribadi dalam kasus yang melibatkan anggota intelijen terhadap aktivis HAM sering kali memunculkan skeptisisme. Para pengamat hukum mempertanyakan bagaimana mungkin empat personel intelijen yang terlatih secara profesional memiliki dendam pribadi yang serupa secara bersamaan terhadap satu target sipil. Fenomena ini mengingatkan publik pada kasus serupa di masa lalu, seperti penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, yang awalnya juga diklaim sebagai inisiatif pribadi pelaku.
Selain itu, pola serangan ini mengindikasikan adanya perencanaan yang matang, mulai dari pengintaian rute harian korban hingga pemilihan waktu eksekusi. Jika benar ini hanyalah masalah pribadi, maka tingkat profesionalisme anggota BAIS patut dipertanyakan karena menggunakan kapasitas intelijen mereka untuk kepentingan non-dinas. Penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu menjadi satu-satunya cara untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap integritas TNI.
Urgensi Perlindungan Aktivis dan Reformasi Peradilan Militer
Kasus Andrie Yunus ini memperpanjang daftar panjang intimidasi terhadap aktivis di Indonesia. Hal ini menegaskan perlunya mekanisme perlindungan pembela HAM yang lebih kuat dan mendesak dilakukannya reformasi peradilan militer. Sesuai dengan aspirasi koalisi masyarakat sipil di situs resmi KontraS, transparansi dalam setiap tahapan sidang di Pengadilan Militer menjadi kunci untuk memastikan keadilan bagi korban.
Oleh karena itu, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu meninjau kembali UU Peradilan Militer agar kasus-kasus pidana umum yang melibatkan prajurit dapat diadili di peradilan sipil. Langkah ini penting untuk menghindari kesan imunitas hukum atau ‘impunitas’ yang selama ini dikhawatirkan terjadi ketika militer mengadili anggotanya sendiri. Tanpa adanya sanksi yang memberikan efek jera, kekerasan terhadap aktivis dikhawatirkan akan terus berulang dengan pola yang sama di masa depan.
