JAKARTA – Agenda krusial Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) akhirnya memasuki fase puncak pada hari ini, Sabtu (29/8/2026). Forum tertinggi organisasi Islam terbesar di dunia ini menjadwalkan sidang pleno utama untuk menentukan nakhoda baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2026-2031. Ribuan muktamirin dari berbagai penjuru tanah air telah memadati lokasi utama guna menyaksikan prosesi pemilihan yang akan menentukan arah gerak jamiyyah selama lima tahun ke depan.
Momen ini menjadi sangat krusial karena posisi Rais Aam dan Ketua Umum PBNU bukan sekadar jabatan struktural biasa. Keduanya memegang kendali atas jutaan konstituen serta memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas sosial dan keagamaan di Indonesia. Panitia Muktamar memastikan bahwa seluruh tahapan pemilihan berjalan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi yang mengedepankan prinsip musyawarah mufakat.
Mekanisme AHWA dalam Pemilihan Rais Aam
Pemilihan Rais Aam pada Muktamar ke-35 tetap menggunakan sistem Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Mekanisme ini melibatkan sembilan ulama sepuh yang dipilih secara langsung oleh muktamirin melalui usulan nama. Berikut adalah poin penting mengenai cara kerja sistem AHWA:
- Muktamirin mengusulkan sembilan nama ulama yang dianggap memiliki kredibilitas dan kedalaman ilmu agama tinggi.
- Sembilan ulama dengan suara terbanyak akan masuk dalam tim AHWA untuk melakukan musyawarah tertutup.
- Tim AHWA bertugas menunjuk satu sosok di antara mereka atau tokoh di luar tim untuk menjadi Rais Aam.
- Keputusan AHWA bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat, mencerminkan kearifan kolektif para masyayikh.
Sistem ini terbukti efektif meredam ketegangan politik praktis di dalam forum muktamar. Melalui AHWA, NU ingin memastikan bahwa pucuk pimpinan spiritual organisasi tetap berada di tangan ulama yang memiliki integritas moral serta kejernihan spiritual. Jika dibandingkan dengan Muktamar sebelumnya di Lampung, penerapan AHWA kali ini terlihat lebih matang dengan sosialisasi yang masif ke tingkat pengurus wilayah dan cabang.
Analisis Strategis: Tantangan PBNU di Era Disrupsi Digital
Siapa pun yang terpilih menjadi Ketua Umum PBNU nantinya akan menghadapi tantangan zaman yang kian kompleks. Era disrupsi digital menuntut NU untuk tidak hanya mahir dalam dakwah konvensional, tetapi juga adaptif terhadap teknologi informasi. Pengurus periode 2026-2031 memikul tanggung jawab besar untuk membawa warga Nahdliyin lebih mandiri secara ekonomi dan tangguh dalam menghadapi infiltrasi ideologi transnasional.
Selain itu, kepemimpinan baru harus mampu menyeimbangkan peran NU sebagai penjaga gawang moderasi beragama dengan kebutuhan mendesak akan pemberdayaan umat di sektor pendidikan dan kesehatan. Keberlanjutan program-program strategis dari periode sebelumnya, seperti penguatan database anggota melalui sistem digital, perlu mendapat perhatian serius agar organisasi tetap relevan bagi generasi muda atau kaum milenial.
Proses Pemilihan Ketua Umum dan Harapan Muktamirin
Setelah posisi Rais Aam ditetapkan, agenda akan berlanjut pada pemilihan Ketua Umum PBNU. Berbeda dengan Rais Aam, pemilihan Ketua Umum biasanya melibatkan pemungutan suara secara langsung oleh utusan Pengurus Wilayah (PWNU) dan Pengurus Cabang (PCNU). Sosok yang mampu mengonsolidasikan kekuatan di akar rumput diprediksi akan unggul dalam bursa calon kali ini.
Beberapa nama tokoh nasional mulai bermunculan sebagai kandidat kuat. Namun, para peserta muktamar berharap pemilihan ini tetap menjaga marwah organisasi. Mereka menginginkan pemimpin yang tidak hanya pandai berdiplomasi, tetapi juga memahami dinamika pesantren sebagai tulang punggung organisasi. Informasi lebih lanjut mengenai profil kandidat dan update real-time dapat diakses melalui portal resmi Nahdlatul Ulama.
Harapan besar menyertai penutupan Muktamar ke-35 ini. Seluruh warga Nahdliyin menantikan struktur kepengurusan yang solid dan inklusif. Dengan semangat kembali ke khittah, NU diharapkan terus menjadi pilar utama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memperjuangkan nilai-nilai Islam Rahmatan Lil Alamin di kancah internasional.
