MANILA – Senator Filipina Ronald "Bato" dela Rosa mengambil langkah dramatis dengan mencari perlindungan di dalam gedung Senat negara tersebut. Upaya ini ia lakukan hanya beberapa jam sebelum Mahkamah Pidana Internasional (ICC) secara resmi merilis surat perintah penangkapan terhadap dirinya. Mantan Kepala Polisi Nasional Filipina ini merupakan sosok sentral di balik kampanye berdarah "perang melawan narkoba" yang menewaskan ribuan orang selama masa jabatan Presiden Rodrigo Duterte.
Langkah Dela Rosa ini menciptakan ketegangan baru di koridor kekuasaan Manila. Sang senator menegaskan bahwa ia tidak akan menyerah kepada otoritas internasional yang ia anggap melanggar kedaulatan Filipina. Meskipun pemerintah saat ini di bawah kepemimpinan Ferdinand Marcos Jr. menunjukkan sikap yang fluktuatif terhadap ICC, Dela Rosa memilih untuk memanfaatkan imunitas dan keamanan fisik gedung parlemen demi menghindari ekstradisi atau penangkapan oleh pihak yang bekerja sama dengan Den Haag.
Jejak Berdarah Oplan Tokhang dan Peran Bato dela Rosa
Penyelidikan ICC berfokus pada periode antara 2011 hingga 2019, di mana ribuan warga sipil tewas dalam operasi kepolisian yang dikenal dengan nama "Oplan Tokhang". Sebagai arsitek utama operasi ini, Dela Rosa menghadapi tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Para aktivis hak asasi manusia berulang kali menyoroti pola eksekusi ekstrayudisial yang menyasar masyarakat miskin di perkotaan.
- Dela Rosa memimpin Kepolisian Nasional Filipina (PNP) pada puncak operasi antinarkotika.
- Laporan resmi pemerintah mencatat lebih dari 6.000 kematian, namun kelompok HAM memperkirakan angka sebenarnya mencapai 30.000 jiwa.
- ICC menemukan bukti kuat adanya serangan sistematis dan meluas terhadap populasi sipil.
- Senator tersebut berulang kali menangkis tuduhan dengan dalih membela diri oleh petugas di lapangan.
Perlindungan Politik di Balik Tembok Senat Filipina
Keputusan Dela Rosa untuk menetap di dalam gedung Senat bukanlah tanpa alasan. Secara tradisi, gedung parlemen di Filipina dianggap sebagai tempat suci yang memberikan perlindungan bagi anggotanya dari penangkapan administratif tertentu. Meskipun secara hukum surat perintah ICC memiliki bobot internasional, pelaksanaan penangkapan di tanah Filipina memerlukan kerja sama penuh dari aparat penegak hukum domestik.
Namun, situasi ini menempatkan Presiden Marcos Jr. dalam posisi sulit. Di satu sisi, ia perlu menjaga aliansi politik dengan keluarga Duterte. Di sisi lain, ia berupaya memperbaiki citra hak asasi manusia Filipina di mata dunia untuk menarik investasi asing. Sikap resisten Dela Rosa memperumit dinamika diplomatik ini, terutama karena Human Rights Watch terus mendesak pemerintah Filipina untuk mematuhi kewajiban internasional mereka meskipun Filipina telah keluar dari keanggotaan ICC pada 2019.
Analisis Kritis: Imunitas Politik vs Keadilan Global
Secara analitis, tindakan Dela Rosa mencerminkan ketakutan mendalam dari elit politik Filipina terhadap yurisdiksi internasional. Upaya berlindung di Senat ini merupakan strategi memperulur waktu sekaligus bentuk protes simbolis. Jika pemerintah membiarkan Dela Rosa tetap bersembunyi, hal ini akan memperkuat persepsi dunia tentang impunitas yang masih mendarah daging di sistem hukum Filipina.
Dela Rosa sebelumnya juga terlibat dalam perdebatan panas mengenai kebijakan keamanan nasional yang dianggap melangkahi batas-batas hukum. Kasus ini bukan sekadar urusan domestik, melainkan ujian bagi efektivitas Mahkamah Pidana Internasional dalam menjangkau aktor-aktor negara yang masih memegang kekuasaan aktif. Publik kini menanti apakah Senat akan tetap menjadi tameng bagi Dela Rosa atau justru menjadi tempat di mana supremasi hukum akhirnya ditegakkan.
.){kind=link}