JAKARTA – Anggota Komisi dari Fraksi NasDem, Dini Rahmania, menyuarakan kritik tajam terhadap usulan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengenai pemindahan posisi gerbong khusus wanita (GKW). Usulan ini mencuat setelah insiden kecelakaan yang melibatkan rangkaian kereta api, di mana menteri menyarankan agar gerbong wanita bergeser dari ujung rangkaian ke posisi tengah. Namun, Dini menilai bahwa langkah tersebut hanyalah kebijakan reaktif yang sama sekali tidak menyentuh akar permasalahan keamanan transportasi publik bagi kaum perempuan.
Menurut Dini, keamanan penumpang perempuan tidak bergantung pada titik koordinat gerbong dalam satu rangkaian kereta. Ia menekankan bahwa risiko kecelakaan maupun pelecehan seksual dapat terjadi di posisi mana pun jika sistem pengawasan dan infrastruktur pendukung tidak berjalan maksimal. Kebijakan ini justru berpotensi menimbulkan kerumunan baru dan kebingungan logistik di peron stasiun yang sudah sangat padat pada jam sibuk.
Analisis Dampak Teknis Pemindahan Gerbong Wanita
Pemindahan gerbong ke tengah rangkaian menuntut perubahan besar dalam manajemen alur penumpang di stasiun. Selama ini, marka dan zonasi di peron KRL telah menyesuaikan posisi gerbong wanita di ujung rangkaian. Jika usulan ini terealisasi, operator transportasi harus merombak seluruh sistem penandaan dan mengedukasi ulang jutaan penumpang dalam waktu singkat.
Dini Rahmania menyoroti beberapa poin krusial mengapa usulan ini kurang tepat sasaran:
- Potensi Penumpukan Penumpang: Area tengah peron biasanya merupakan titik paling padat karena akses tangga manual maupun eskalator. Menempatkan gerbong khusus di titik ini akan memperparah bottleneck.
- Infrastruktur Keamanan: Fokus seharusnya berada pada penambahan kamera CCTV AI dan personel keamanan, bukan sekadar memindahkan gerbong.
- Edukasi Kesadaran Publik: Keamanan perempuan lebih terjamin melalui kampanye masif mengenai etika transportasi dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kriminal di transportasi umum.
- Analisis Risiko Kecelakaan: Secara teknis, kecelakaan kereta api tidak mengenal kompromi posisi gerbong; risiko benturan tetap ada baik di depan, tengah, maupun belakang.
Menggugat Solusi Fundamental dari Pemerintah
Dini mendorong Kementerian PPPA dan Kementerian Perhubungan untuk duduk bersama dalam merumuskan standar pelayanan minimum (SPM) yang lebih komprehensif. Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap perempuan harus bersifat sistemik. Daripada mengurusi posisi gerbong, pemerintah lebih baik meningkatkan frekuensi perjalanan kereta guna mengurangi kepadatan penumpang yang sering kali menjadi pemicu utama ketidaknyamanan bagi wanita.
Sebagai perbandingan dengan isu sebelumnya, kebijakan operasional KAI Commuter selama ini sudah mencoba mengakomodasi kebutuhan gender, namun sering kali terhambat oleh keterbatasan armada. Dini menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada pengadaan rangkaian kereta baru atau revitalisasi sistem persinyalan untuk menjamin ketepatan waktu dan keselamatan operasional secara menyeluruh.
Panduan Keamanan Bagi Penumpang Perempuan di KRL
Sembari menunggu kebijakan yang lebih berpihak pada keamanan sistemik, penumpang perempuan tetap perlu membekali diri dengan langkah-langkah preventif saat menggunakan transportasi publik. Analisis ini memberikan beberapa rekomendasi praktis bagi pengguna harian KRL:
Pertama, manfaatkan aplikasi pemantau kepadatan kereta untuk memilih jadwal yang lebih longgar. Kedua, selalu berada di area yang terjangkau oleh pantauan CCTV maupun petugas keamanan di dalam kereta. Ketiga, jangan ragu untuk menggunakan fitur pengaduan instan jika melihat atau mengalami tindakan yang mencurigakan. Dengan sinergi antara kewaspadaan individu dan perbaikan kebijakan makro, keamanan transportasi publik bagi wanita barulah bisa terwujud secara nyata tanpa harus melakukan bongkar pasang posisi gerbong yang tidak esensial.
