JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, memberikan dorongan kuat kepada pemerintah agar segera merealisasikan penjualan kapal eks KRI Ki Hajar Dewantara (KHD)-331. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui pelepasan aset militer yang sudah tidak beroperasi lagi. Dave menekankan bahwa proses penghapusan aset alutsista ini harus tetap mengacu pada prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang ketat agar memberikan manfaat maksimal bagi keuangan negara.
KRI Ki Hajar Dewantara merupakan kapal latih yang memiliki sejarah panjang dalam memperkuat jajaran Komando Armada RI. Namun, seiring dengan bertambahnya usia teknis dan biaya perawatan yang semakin membengkak, langkah penjualan menjadi opsi paling rasional. Dave Laksono menilai bahwa daripada membiarkan kapal tersebut bersandar tanpa fungsi yang jelas, pemerintah lebih baik mengonversinya menjadi dana segar yang dapat mendukung modernisasi alutsista lainnya.
Urgensi Efisiensi Anggaran dan Pemeliharaan Aset Militer
Keputusan untuk menjual kapal perang yang telah purna tugas bukan sekadar masalah administratif, melainkan strategi pengelolaan keuangan negara yang krusial. Biaya pemeliharaan kapal yang sudah tidak aktif seringkali membebani anggaran pertahanan secara signifikan. Dengan menjual kapal tersebut secara profesional, Kementerian Pertahanan dapat mengalihkan alokasi anggaran operasional ke sektor yang lebih produktif dan mendesak.
- Mengurangi beban biaya sandar dan pemeliharaan rutin di pangkalan TNI AL.
- Memberikan kontribusi langsung terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- Mendukung program regenerasi alutsista dengan mengganti kapal tua dengan teknologi yang lebih modern.
- Memastikan akuntabilitas dalam penghapusan barang milik negara sesuai regulasi yang berlaku.
Pemerintah perlu memastikan bahwa proses lelang atau penjualan ini dilakukan secara terbuka. Komisi I DPR akan terus mengawasi proses ini agar tidak ada celah penyimpangan. Penjualan ini juga selaras dengan upaya pemerintah dalam memperkuat postur pertahanan yang lebih ramping namun mematikan (lean and mean force). Kapal-kapal tua yang sudah tidak efisien secara operasional harus segera mendapatkan kepastian status hukumnya.
Analisis Strategis Pengelolaan Alutsista Purna Tugas
Secara lebih mendalam, manajemen siklus hidup alutsista di Indonesia memerlukan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan. Penjualan eks KRI Ki Hajar Dewantara menjadi preseden penting bagi pengelolaan kapal-kapal perang lainnya yang sedang memasuki masa pensiun. Strategi ini bukan hanya tentang menjual besi tua, melainkan tentang bagaimana Indonesia mengelola aset strategisnya secara berkesinambungan.
Jika kita menilik kebijakan di negara-negara maju, penghapusan aset militer seringkali dilakukan melalui pasar internasional atau skema hibah yang saling menguntungkan. Namun, dalam konteks KRI Ki Hajar Dewantara, opsi penjualan untuk mendapatkan profit materiil dipandang sebagai jalan keluar yang paling bijak untuk mendukung postur anggaran nasional saat ini. Indonesia tengah berfokus pada pengadaan kapal fregat baru yang lebih canggih, sehingga pembersihan aset lama menjadi langkah transisi yang diperlukan.
Masyarakat dapat memantau perkembangan alutsista terkini melalui laman resmi Antara News Alutsista untuk mendapatkan informasi komprehensif mengenai kebijakan pertahanan nasional. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menjaga transparansi penjualan aset ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola pertahanan yang bersih dan efektif di masa depan.
