Pemerintah pusat melalui kementerian terkait terus berupaya mengurai benang kusut persoalan pertanahan di Indonesia melalui program Reforma Agraria. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa keberhasilan program strategis nasional ini sangat bergantung pada komitmen dan peran aktif pemerintah daerah (Pemda). Tanpa sinkronisasi yang kuat antara pusat dan daerah, distribusi aset dan akses legalitas lahan bagi masyarakat akan terus menghadapi hambatan birokrasi yang melelahkan.
Bima Arya menyoroti bahwa Pemda merupakan ujung tombak yang memahami peta konflik dan kebutuhan lahan di wilayah masing-masing. Oleh karena itu, Kemendagri mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor agar target Reforma Agraria bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan solusi nyata bagi kesejahteraan rakyat di daerah. Penguatan ini mencakup aspek perencanaan, penganggaran, hingga eksekusi di lapangan yang harus selaras dengan visi nasional.
Sinkronisasi Perencanaan dan Optimalisasi GTRA
Salah satu instrumen vital dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Bima Arya menginstruksikan agar Pemda tidak hanya membentuk GTRA sebagai formalitas administratif, tetapi menjadikannya wadah problem solving yang efektif. Fokus utama GTRA di daerah harus meliputi:
- Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan target strategis Reforma Agraria nasional.
- Identifikasi dan verifikasi subjek serta objek redistribusi tanah secara akurat untuk meminimalisir salah sasaran.
- Penyediaan basis data pertanahan yang terintegrasi dengan sistem informasi spasial nasional.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat dinas terkait untuk menangani sengketa lahan yang kompleks.
Langkah sinkronisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap jengkal tanah yang diredistribusikan memiliki kepastian hukum dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat setempat. Sinkronisasi ini juga akan mempermudah koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam hal legalisasi aset.
Dukungan Pembiayaan dan Koordinasi Lintas Kementerian
Masalah klasik yang sering menghambat kinerja daerah adalah keterbatasan anggaran. Mengenai hal ini, Wamendagri mendorong Pemda untuk mengalokasikan dukungan pembiayaan yang memadai melalui APBD guna mendukung operasionalisasi GTRA. Pemda harus melihat alokasi anggaran ini sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui penataan aset pertanahan.
Selain dukungan finansial, koordinasi lintas kementerian menjadi kunci utama. Bima Arya menekankan bahwa persoalan agraria seringkali bersinggungan dengan kawasan hutan, area konservasi, hingga infrastruktur strategis. Oleh karena itu, Pemda harus proaktif menjalin komunikasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta kementerian teknis lainnya untuk mencari jalan keluar atas tumpang tindih lahan yang selama ini menghambat pembangunan daerah.
Analisis: Reforma Agraria sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi
Jika kita meninjau lebih dalam, Reforma Agraria bukan hanya soal bagi-bagi tanah, melainkan upaya sistematis untuk mengurangi ketimpangan struktur penguasaan lahan. Secara kritis, peran Pemda sangat krusial dalam fase ‘penataan akses’. Setelah masyarakat menerima sertifikat tanah (penataan aset), Pemda wajib hadir memberikan bantuan permodalan, teknologi pertanian, hingga akses pasar. Tanpa pendampingan dari Pemda, masyarakat penerima manfaat berisiko kembali kehilangan lahan mereka karena alasan ekonomi.
Artikel ini berkaitan erat dengan pembahasan sebelumnya mengenai percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang menjadi pondasi dasar sebelum Reforma Agraria dapat berjalan secara optimal di seluruh pelosok nusantara. Sinergi yang kuat antara kebijakan pusat dan eksekusi daerah akan menjadi penentu apakah Reforma Agraria mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru di masa depan.
