PADANG PARIAMAN – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menunjukkan kegeramannya saat meninjau langsung kondisi lahan pertanian yang porak-poranda akibat bencana di Desa Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Amran menginstruksikan jajarannya dan pemerintah daerah setempat untuk segera menuntaskan proses rehabilitasi sawah dalam kurun waktu maksimal satu bulan. Instruksi tegas ini muncul setelah sang menteri mendapati fakta bahwa proses pemulihan berjalan sangat lamban, padahal kementerian telah menyiapkan anggaran rehabilitasi sejak awal tahun 2024.
Keterlambatan ini menjadi sorotan tajam karena menyangkut hajat hidup para petani yang kehilangan mata pencaharian utama mereka. Amran menegaskan bahwa birokrasi tidak boleh menjadi penghambat ketika persoalan menyangkut urusan perut rakyat dan ketahanan pangan nasional. Ia mendesak seluruh pihak terkait untuk menghilangkan ego sektoral dan segera mengerahkan alat mesin pertanian (alsintan) serta bantuan benih ke lokasi terdampak tanpa menunda lebih lama lagi.
Analisis Kritis atas Lambatnya Serapan Anggaran Pertanian
Mengapa proses rehabilitasi sawah seringkali menemui jalan buntu di tingkat lapangan? Mentan Amran Sulaiman melihat adanya ketidaksiapan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengeksekusi dana darurat. Padahal, percepatan pemulihan lahan merupakan kunci utama untuk menjaga stabilitas stok beras di Sumatera Barat yang selama ini menyandang status sebagai salah satu lumbung pangan di Pulau Sumatera.
Ketegasan Mentan dalam kunjungan kali ini memberikan sinyal bahwa pemerintah pusat tidak akan menoleransi kelalaian administratif yang berdampak pada produktivitas pangan. Berikut adalah beberapa poin krusial yang harus segera dilakukan untuk mempercepat pemulihan:
- Mobilisasi Alat Berat: Pengerahan ekskavator secara masif untuk memperbaiki saluran irigasi yang tertimbun material bencana agar air kembali mengalir ke sawah warga.
- Penyaluran Benih Unggul: Memastikan petani segera menerima bantuan benih yang memiliki ketahanan tinggi terhadap kondisi lahan pasca-bencana.
- Pendampingan Teknis Intensif: Menugaskan penyuluh pertanian lapangan (PPL) untuk membimbing petani dalam mengolah kembali lahan yang sempat rusak.
- Transparansi Pelaporan: Mewajibkan adanya laporan perkembangan harian agar setiap hambatan teknis di lapangan bisa segera teratasi oleh kementerian.
Dampak Signifikan Terhadap Ketahanan Pangan Nasional
Keterlambatan dalam menangani sawah rusak bukan hanya merugikan petani secara finansial, tetapi juga mengancam stabilitas produksi beras nasional secara agregat. Jika lahan seluas puluhan hektare di Padang Pariaman dibiarkan mangkrak lebih lama, maka potensi kehilangan panen (loss production) akan semakin membengkak. Hal ini tentu akan memaksa pemerintah mengambil langkah mitigasi yang lebih mahal di masa depan.
Sesuai dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat kedaulatan pangan, Mentan mengingatkan bahwa setiap detik keterlambatan adalah kerugian nyata bagi ekonomi pedesaan. Penanganan bencana di sektor pertanian memerlukan respons yang setara dengan penanganan bencana di sektor infrastruktur vital lainnya. Langkah ini sejalan dengan upaya Kementerian Pertanian yang terus berupaya meningkatkan indeks pertanaman di tengah tantangan iklim global.
Panduan Strategis Mitigasi Lahan Pertanian Pasca-Bencana
Sebagai bentuk edukasi dan analisis jangka panjang (evergreen), para pemangku kepentingan perlu menerapkan standar prosedur tetap dalam mitigasi bencana pertanian untuk menghindari kejadian serupa di masa depan:
- Pemetaan Area Rawan: Melakukan zonasi wilayah pertanian yang memiliki risiko tinggi terhadap banjir atau longsor guna mempermudah penempatan alat berat sebelum bencana terjadi.
- Optimalisasi Dana Taktis: Pemerintah daerah perlu memiliki fleksibilitas dalam penggunaan dana darurat khusus pertanian agar bisa cair seketika saat masa tanggap darurat.
- Penguatan Asuransi Pertanian: Mendorong petani secara masif untuk mengikuti program asuransi usaha tani padi (AUTP) agar kerugian finansial mendapatkan kompensasi yang layak.
Melalui langkah tegas ini, Mentan berharap produktivitas lahan di Sumatera Barat segera pulih 100 persen. Kementerian Pertanian berjanji akan terus memantau perkembangan di Lubuk Alung secara intensif melalui Command Center hingga target rehabilitasi satu bulan terpenuhi sepenuhnya.
