MAKASSAR – Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar yang menyentuh angka 7,04 persen pada Triwulan II tahun 2026 menandai momentum emas bagi pembangunan daerah. Capaian ini melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dan menunjukkan resiliensi sektor perdagangan serta jasa di ibu kota Sulawesi Selatan tersebut. Keberhasilan ini memicu respons positif dari berbagai pihak, terutama dari jajaran legislatif yang mengamati langsung dinamika kebijakan di lapangan.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar secara terbuka memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Pemerintah Kota di bawah kepemimpinan Munafri. Mereka menilai bahwa stabilitas makroekonomi yang terjaga merupakan buah dari konsistensi eksekutif dalam menjalankan program-program strategis. Meskipun demikian, pertumbuhan angka yang impresif ini menuntut tanggung jawab yang lebih besar dalam aspek distribusi kesejahteraan.
Analisis Lonjakan Signifikan Ekonomi Makassar
Angka 7,04 persen bukanlah sekadar statistik di atas kertas, melainkan refleksi dari geliat aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin produktif. Pemerintah Kota Makassar berhasil mengintegrasikan sektor UMKM dengan rantai pasok industri besar, sehingga perputaran uang di tingkat akar rumput tetap terjaga. Selain itu, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) turut memberikan ruang fiskal yang cukup bagi pemerintah untuk melakukan intervensi pasar saat dibutuhkan.
Beberapa faktor kunci yang mendorong pertumbuhan ini meliputi:
- Peningkatan volume ekspor melalui Pelabuhan Makassar yang semakin efisien.
- Transformasi digital pada sektor pelayanan publik yang mempermudah perizinan investasi.
- Kebijakan stimulus bagi pelaku usaha kreatif yang mulai membuahkan hasil signifikan.
- Realisasi belanja daerah yang tepat sasaran pada proyek infrastruktur padat karya.
Keberhasilan ini juga sejalan dengan kebijakan ekonomi makro yang sebelumnya pernah kita bahas dalam analisis rencana pembangunan jangka menengah daerah. Transformasi struktural yang sedang berjalan saat ini membuktikan bahwa Makassar siap menjadi hub ekonomi utama di Kawasan Timur Indonesia.
Apresiasi Fraksi PKS dan Catatan Kritis
Juru bicara Fraksi PKS DPRD Makassar menekankan bahwa kepemimpinan Munafri telah membawa arah baru bagi birokrasi yang lebih berorientasi pada hasil. Mereka mencatat adanya perbaikan signifikan dalam tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, Fraksi PKS mendorong agar tren positif ini tidak membuat pemerintah cepat berpuas diri.
Legislator mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus selaras dengan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Angka pertumbuhan yang tinggi akan kehilangan maknanya jika kesenjangan sosial justru semakin melebar. Oleh sebab itu, DPRD Makassar mendesak agar program-program pemberdayaan masyarakat lebih diperkuat lagi pada kuartal mendatang.
Menuju Pemerataan Kesejahteraan dan Layanan Publik
Pemerintah Kota Makassar kini menghadapi tantangan besar untuk memastikan dampak ekonomi ini terasa hingga ke gang-gang sempit di sudut kota. Peningkatan pelayanan publik, mulai dari sektor kesehatan hingga pendidikan, harus menjadi prioritas utama pasca-capaian pertumbuhan ini. Fraksi PKS secara khusus menyoroti perlunya peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar agar masyarakat kelas bawah mendapatkan haknya secara layak.
Seiring dengan lonjakan ekonomi ini, infrastruktur perkotaan seperti drainase dan pengelolaan sampah juga membutuhkan perhatian ekstra. Urbanisasi yang terjadi akibat daya tarik ekonomi Makassar berpotensi menimbulkan masalah sosial baru jika tidak diantisipasi dengan perencanaan tata kota yang matang. Pemerintah harus tetap waspada terhadap inflasi daerah yang bisa menggerus daya beli masyarakat jika tidak terkendali dengan baik.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sektor jasa dan perdagangan masih menjadi motor utama. Namun, diverisifikasi ekonomi ke sektor industri hijau dan teknologi informasi perlu mulai digarap agar pertumbuhan ekonomi Makassar di masa depan tetap berkelanjutan dan ramah lingkungan.
