JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara memberikan apresiasi tinggi terhadap perluasan jangkauan layanan keuangan yang kini telah menyentuh pelosok daerah di Indonesia. Presiden menegaskan bahwa akses finansial yang merata merupakan fondasi utama dalam menggerakkan roda ekonomi rakyat dan menekan angka kemiskinan secara signifikan.
Kehadiran Presiden dalam agenda ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat dalam mensinergikan kebijakan fiskal dengan kebutuhan riil di tingkat daerah. Prabowo memandang bahwa kolaborasi antara pemerintah, regulator, dan sektor perbankan menjadi kunci sukses dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang kian dinamis. Ia berharap TPAKD tidak hanya menjadi wadah koordinasi formalitas, melainkan motor penggerak inovasi keuangan di daerah.
Urgensi Pemerataan Akses Layanan Keuangan di Indonesia
Pemerataan akses keuangan tetap menjadi isu krusial dalam pembangunan ekonomi nasional. Tanpa jangkauan perbankan yang luas, pelaku usaha di daerah akan terus terjebak dalam keterbatasan modal. Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh kepala daerah agar lebih aktif membuka jalur komunikasi dengan lembaga keuangan untuk mempermudah penyaluran kredit produktif.
- Memperkecil kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
- Mendorong digitalisasi sistem pembayaran untuk transparansi transaksi di tingkat desa.
- Memberikan edukasi literasi keuangan agar masyarakat terhindar dari jeratan pinjaman daring ilegal.
- Meningkatkan kapasitas produksi UMKM melalui pembiayaan yang murah dan mudah diakses.
Analisis ekonomi menunjukkan bahwa inklusi keuangan yang kuat berkorelasi positif dengan stabilitas ekonomi makro. Program ini sekaligus melanjutkan keberhasilan inisiatif inklusi keuangan tahun-tahun sebelumnya yang telah meletakkan dasar kuat bagi sistem perbankan nasional. Dengan keterlibatan aktif Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah optimistis target inklusi keuangan di atas 90 persen dapat tercapai dalam waktu dekat.
Peran Strategis TPAKD dalam Penguatan Ekonomi Lokal
TPAKD berperan sebagai jembatan antara kebutuhan masyarakat daerah dengan penyedia jasa keuangan. Melalui forum ini, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi sektor unggulan yang memerlukan suntikan modal. Presiden Prabowo secara eksplisit meminta agar proses birokrasi dalam pengajuan kredit usaha rakyat (KUR) terus disederhanakan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.
Sektor pertanian, perikanan, dan industri kreatif menjadi sorotan utama dalam Rakornas kali ini. Ketiga sektor tersebut memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi namun seringkali terkendala akses permodalan formal. Penguatan TPAKD di setiap kabupaten dan kota diharapkan mampu memberikan solusi nyata bagi para petani dan nelayan untuk meningkatkan skala usaha mereka melalui skema pembiayaan berkelanjutan.
Mewujudkan Inklusi Keuangan yang Berkelanjutan
Inklusi keuangan tidak boleh berhenti pada kepemilikan rekening bank semata. Esensi dari program ini adalah bagaimana masyarakat mampu memanfaatkan produk keuangan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Presiden Prabowo mengingatkan bahwa keberlanjutan akses finansial harus diimbangi dengan perlindungan konsumen yang ketat.
Di masa depan, integrasi teknologi finansial (fintech) dengan perbankan konvensional di daerah akan menjadi fokus utama. Langkah ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). Dengan sinergi yang tepat, akses keuangan berkelanjutan akan menjadi katalisator bagi Indonesia dalam mewujudkan visi kemandirian ekonomi nasional yang inklusif bagi seluruh rakyat.
